PPDB Online Kacau, Fraksi PKS DPRDSU Minta Gubsu Evaluasi Kadis Pendidikan

626
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut H Jumadi didampingi Hendro Susanto, Misno Adisyah Putra, Dedi Iskandar, saat coffee morning dengan wartawan

garudaonline-Medan | Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara menyatakan, sangat prihatin melihat kekacauan yang terjadi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Online di daerah ini.

Melihat kekacauan itu, Fraksi PKS mengimbau Gubsu Edy Rahmayadi segera mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang dinilai tidak becus dalam memenej pelaksanaan PPDB Online di Sumut.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, H Jumadi MI.Kom menegaskan hal itu saat menggelar cofee morning dengan sejumlah wartawan di ruangan fraksi, Rabu (30//2021).

Turut hadir dalam coffee morning itu, wakil ketua fraksi Hendro Susanto, penasihat Misno Adisyah Putra, Hariyanto, sekretaris Ahmad Hadian, anggota Dedi Iskandar, dan Hanafi Ismet.

Fraksi PKS, kata Jumadi, mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara supaya segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem PPDB Online tersebut.

Selanjutnya, Fraksi PKS memaparkan beberapa temuan ombudsman dan masukan didapat dari masyarakat terkait dengan permasalahan yang terjadi pada PPDB Online di Sumatera Utara.

Yaitu, pokok permasalahannya terdapat kekacauan pada sistem aplikasi PPDB Online. “Setidaknya ada beberapa temuan pada sistem aplikasi PPDB Online tersebut,” ungkap Jumadi.

Pertama, penyelenggara tidak mempersiapkan aplikasi secara baik sehingga menyebabkan terjadi beberapa kekacauan, di antaranya terjadi sejak hari pertama pendaftaran jalur afirmasi, perpindahan orangtua atau wali dan jalur prestasi pada 7 Juni kemarin.

“Ini artinya ada satu hari kosong di mana orangtua gagal mendaftarkan anak mereka ke sekolah,” tambah Ahmad Hadian, Hariyanto, Misno Adisyah Putra, Dedi Iskandar, Abdul Rahim Siregar dan Hanafi Ismet.

Kedua, hasil registrasi yang keluar justru berbeda dari pilihan para orang tua. Misalnya, saat memasukkan data pada aplikasi orang tua memilih sekolah A, namun saat proses pengisian data rampung, hasil registrasi keluar justru sekolah B.

Ketiga, di dalam aplikasi itu tidak terlihat jalur pendaftaran yang hendak dipilih. Ini tentu membingungkan para orang tua siswa. Keempat, kondisi ini diperparah dengan ketidaksiapan panitia di lapangan.

Pada bahagian lain, Hendro Susanto menyoroti sistem zonasi dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena masyarakat yang jauh dari akses sekolah negeri tidak dapat menikmati dan bersekolah di sekolah negeri, karena jarak mereka jauh dari sekolah negeri yang ada.

Sedangkan, prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU No 20/ 2003, yaitu pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan.

Kemudian, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asas manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

“Jadi, sebaiknya sistem zonasi ini perlu dikaji ulang,” kata Hendro, yang juga Ketua Komisi A DPRD Sumut.(UJ)

Berita sebelumyaPerjuangkan Kepentingan Rakyat, Fraksi PKS DPRD Sumut Launching ‘Hari Aspirasi’
Berita berikutnyaCovid Masih Tinggi, Pembelajaran Tatap Muka di Sumut Ditunda