Fuad Rinaldi : Roda Perekonomian Indonesia Makin Mengkhawatirkan

187
Fuad Rinaldi

garudaonline-Medan | Ketua Alumni Muda Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Fuad Rinaldi menilai, jalannya roda perekonomian Indonesia saat ini makin mengkhawatirkan.

“Kondisi ekonomi bangsa selama dua tahun berlangsungnya pandemi, belum menunjukkan ada tanda-tanda perbaikan yang hasilnya bisa dirasakan rakyat,” kata Fuad, Kamis (1/7/2021).

Menggilanya pandemi Covid-19 ini, sebut Wakil Ketua Kepemudaan IKA Unpad ini, terjadi karena pemerintah tidak melakukan tindakan preventif cukup serius, sehingga pandemi sulit diukur kapan selesainya.

Berbicara soal perekonomian selama pandemi berlangsung, kita memang patut khawatir, bahwa negeri ini telah masuk ke dalam resesi.

“Sebab, ketika 2 kwartal berturut tingkat pertumbuhan ekonomi kita minus, maka suatu negara dapat dikatakan telah masuk ke dalam resesi ekonomi,” ujarnya.

Saat negara kita dihadapkan pada resesi ekonomi nyata, BPK mengeluarkan rilis terbarunya tentang utang yang harus menjadi concern pemerintah.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan RI per April 2021, utang pemerintah sudah menyentuh angka Rp6.527,29 triliun atau 41,18 persen PDB.

Walaupun dalam ketentuan UU Keuangan Negara Nomor 17/ 2003 batas rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen, posisi utang Pemerintah Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan.

Dengan meledaknya utang, pembayaran bunga juga akan naik. Namun apakah hal ini sejalan dengan tren penerimaan negara ?

Secara logika, pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir, terus merongrong perekonomian nasional, dan akan terus meningkatkan rasio utang terhadap PDB.

Pemerintah, kata Fuad, tidak bisa hanya fokus pada penanganan pandemi dan mengesampingkan pemulihan dampak ekonomi ditimbulkan. Memang secara kemanusiaan pengendalian pandemi merupakan sebuah keniscayaan.

Refocusing anggaran terhadap penanganan pandemi juga perlu diperhatikan. Pasalnya, hal ini dapat menghambat pemulihan ekonomi. Bahkan, untuk menjaga kestabilan ekonomi pun akan sulit, bila aliran anggaran untuk pos-pos lainnya tidak memadai.

Apabila timbul gejolak ekonomi tidak terkendali, jelas saja rasio utang pemerintah terhadap PDB akan naik secara cepat dan signifikan. Akibatnya risiko gagal bayar bisa saja terjadi.

Kita bukannya tidak mendukung program pemerintah yang dibiayai oleh utang. Tapi kita harus kritis sampai sebanyak apa kita harus berutang.

“Target utang kita sebenarnya berapa? dan buat apa ? Road mapnya ? serta penyelesaiannya seperti apa,” tanya Fuad.

Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memastikan rencana economic recovery-plan pasca pandemi, yang menurut pemerintah salah satunya melalui sektor infrastruktur, karena banyak menciptakan lapangan pekerjaan.

Kita juga mengetahui, untuk hal ini, pemerintah sangat mengandalkan BUMN infrastruktur dalam pelaksanaannya.

“Namun perlu digarisbawahi, kondisi rata-rata BUMN infrastruktur seperti PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya sudah memberikan Red Alert dari sisi risiko Neraca Laporan keuangan,” sebut Fuad.

Nampaknya memiliki kesulitan likuiditas. Indikatornya mudah saja, banyak sekali supplier BUMN Karya mengeluh dan berteriak tidak jelas kapan dibayar. Bahkan, ada yang sampai mengajukan gugatan PKPU.

Padahal, para supplier ini kebanyakan pelaku UMKM yang seharusnya turut diperhatikan pemerintah. Pemerintah harus memikirkan bagaimana solusi hal tersebut.

“Jika harus melakukan penyehatan keuangan, harus jelas bentuk dukungan dan bagaimana timeline penyehatannya,” kata Fuad.

Jangan sampai BUMN Infrastruktur keburu ambruk, alih-alih melakukan recovery, malah berujung likuidiasi dan pada akhirnya rencana recovery plan melalui infrastruktur yang dicanangkan tidak dapat tercapai.

Untuk itu, Fuad mengingatkan, jangan sampai BUMN karya nantinya akan melalukan pensiun dini kepada karyawannya. “Hal ini jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Pemerintah harus konsisten menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Jadi, jangan sampai tidak optimalnya penanganan pandemi, pengelolaan utang negara dan pengelolaan BUMN, menyebabkan rakyat harus kembali menjadi korban.

“Pemerintah jangan sampai melupakan sejarah,” tegas Fuad Rinakdi.(UJ)

Berita sebelumyaFITK UIN Sumatera Utara Gelar Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa
Berita berikutnyaTerima Berkas Walkot Tanjung Balai Non Aktif dari KPK, PN Medan Tunjuk Hakim As’ad