Hendro Susanto : Tiga Tahun Memimpin, Eramas Sudah Bekerja dengan Baik

309

garudaonline-Medan | Tiga tahun memimpin Provinsi Sumatera Utara, Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah (Ijeck), dinilai sudah bekerja dengan baik.

Kendati demikian, masih banyak optimalisasi yang harus dilakukan di berbagai sektor oleh pasangan berakronim Eramas saat Pilgubsu 2018 tersebut.

“Kita apresiasi tiga tahun Eramas memimpin Sumut. Kita lihat sampai tiga tahun ini, sudah cukup banyak dilakukan, namun kita harus tetap kritisi, masih ada sisi belum optimal juga,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto, Kamis (9/9/2021).

Salah satu aspek yang paling menonjol, yakni tidak adanya ‘setoran’ untuk menjadi pejabat struktural di lingkup Pemprovsu, baik di tatanan eselon II, III, dan IV.

Soal rekrutmen jabatan memang betul, sudah terbuka dan tidak ada lagi pakai uang. Kami ambil random dari eselon III dan eselon IV. Kami tanyakan langsung hal tersebut sampai mereka berani bersumpah atas nama Tuhan.

“Kami konfirmasi ke BKD, pengakuan serupa juga disampaikan. Proses ini di awal sebelum kami masuk dalam skema kepemimpinan Eramas, sudah terlihat ada perbaikan,” ungkap Hendro.

Pihaknya mengaku hal ini sudah dilakukan pengawasan. Kalau ada oknum-oknum mencederai hal itu, segera tangkap, rekam, dan publikasi.

“Selanjutnya, berikan hukuman sosial agar oknum itu tidak mengotori niat baik Eramas mewujudkan Sumut Bermartabat,” tegas Hendro.

Infonya Eramas juga sudah tahu ada satu atau dua orang OPD-nya yang coba bermain-main di situ. Apakah soal jabatan Kasubbag, Cabdis, KUPT dan lainnya. “Itu mereka pantau terus,” katanya.

Termasuk proses open bidding atau seleksi terbuka eselon II, lanjut dia, juga bersih. Mengingat tim seleksi yang dibentuk punya kualitas dan bermoral.

Sehingga ketika timsel meloloskan orang-orang yang pakai uang dan iming-iming lain, tanggung jawabnya itu sampai akhirat. Artinya, sudah sampai sejauh itu mentalitasnya.

Jadi, ketika dia meloloskan tiga nama untuk OPD, pertimbangannya banyak. Mulai dari kualifikasi, kemampuan, rekam jejak, dan lainnya. Bahwa ketika semua hal itu dipenuhi, jangan sampai abuse of power.

“Karena OPD ini kalau tidak diawasi, kinerjanya bisa suka-suka. Padahal perlu diingat, OPD itu tetaplah ‘pembantu’ gubernur dan wakil gubernur,” kata wakil ketua Fraksi PKS DPRDSU ini.

Berbeda dengan pihaknya sebagai mitra sejajar, yang sama-sama dipilih rakyat. Kami ini sebagai mandatoris masyarakat berhak mengawasi kinerja kepala daerah.

“Jadi, kalau ada OPD yang menyimpang dari arah kebijakan Eramas, kami wajib menyampaikan untuk dievaluasi,” kata wakil rakyat dari Dapil Binjai-Langkat ini.

Menurut Hendro, semua OPD harus bisa menerjemahkan bahasa operasional dari kepala daerahnya.

“Tidak boleh pimpinan OPD sombong. Karakter seperti itu tak cocok lagi dengan era 4.0 saat ini. Yang begituan ke laut aja, karena itu namanya mental primitif,” tegas Hendro.

Mengenai aspek performa pejabat, mantan staf ahli DPR-RI ini menilai masih perlu dilakukan peningkatan dengan memilih ASN yang kolaboratif, inovatif, dan mampu menerjemahkan gagasan pimpinannya.

Namun sisi positifnya, kasus korupsi pejabat di lingkup Pemprovsu menunjukkan penurunan. Performa pejabat sejak Eramas memimpin, Alhamdulillah dari sisi korupsi menurun. Bahwa, sampai 2020 tidak ada yang korupsi.

Pada 2021 ada kejadian meskipun tetap harus mengedepankan azas praduga tak bersalah atas kasus mantan Kadis BMBK Sumut, Effendy Pohan.

“Itupun sebenarnya pukulan telak buat DPRD Sumut. Kami langsung berkoordinasi dengan Inspektorat agar kejadian itu tidak terulang lagi,” sebut Hendro.

Pihaknya sepakat, perbuatan itu tidak terpuji. Karenanya jangan lagi ada oknum-oknum primitif seperti itu. Makanya di 2022, Komisi A mendorong untuk penerapan merit system yang sekarang tengah disiapkan instrumennya.

Target kita (merit system) November ini tuntas, kita kurang 21 poin lagi dari target nasional 290 poin. Dengan ini menjadikan ada kepastian bagi ASN kita dalam hal jenjang karirnya.

“Ini juga bentuk dari reformasi birokrasi. Sebab ASN punya andil besar menopang keberhasilan pembangunan sesuai visi misi Eramas,” ujarnya.

Hendro menambahkan, melalui merit system nantinya bisa lebih membumikan visi misi Eramas maupun kepala daerah selanjutnya.

Karena Pemprovsu bakal punya matrik, masterplan, serta aksi daerah dari penerapan sistem dimaksud.

Termasuk yang akan pensiun tahun depan, sudah bisa dilakukan upaya open bidding agar tidak terjadi kekosongan pimpinan OPD. Pun halnya rekrutmen pejabat baik jabatan Plt, kita terus mendorong untuk dilakukan seleksi terbuka JPTP.

Pada prinsipnya, kata Hendro, hadirnya Komisi A sebagai mitra setia Eramas, selalu mendorong agar pejabat dipilih bisa membumikan visi misi Eramas.

Sehingga pada pelaksanaan anggaran ke depan, tidak ada korupsi, tidak ada kebocoran, dan tidak ada SiLPA (sisa lebih penggunaan anggaran).

“Dengan begitu anggaran bisa efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut,” pungkas politisi muda yang responsif, kreatif dan Sahabat Kita Semua ini.(UJ)

Berita sebelumyaDeteksi Dini Gangguan Kamtib, Lapas Lubuk Pakam Razia Instalasi Listrik Liar
Berita berikutnya9.705 Warga Sumut Ikuti Vaksinasi Merdeka Polri