Anggota DPRDSU Ahmad Hadian Prihatin, Nelayan Kecil Tak Miliki Akses Dapatkan Solar Bersubsidi

173
Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian bersama pimpinan FPKS Jumadi dan Hendro Susanto, saat menerima aspirasi KNTI Sumut dipimpin M Isa Albasir

garudaonline-Medan | Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian SPdI menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi nelayan kecil, yang tidak dapat mengakses haknya untuk mendapatkan BBM Solar bersubsidi.

Hadian mengemukakan hal itu, saat menerima kehadiran kelompok masyarakat nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di ruang Fraksi PKS DPRD Sumut, Kamis (9/9/2021).

KNTI menyampaikan aspirasi dengan melayangkan surat permohonan, supaya permasalahan dihadapi nelayan bisa digendakan untuk dibahas pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sumut.

Surat tersebut diterima Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian SPdI, yang saat itu hadir bersama Ketua Komisi A, Hendro Susanto, Ketua Fraksi PKS Jumadi, anggota Komisi D Hanafi Ismed, serta Tenaga Ahli Fraksi PKS, Wasis Wiseso.

Penyerahan surat permohonan ini, disampaikan Plt Ketua KNTI Sumut yang juga Ketua KNTI Kota Medan, M Isa Albasir, bersama rekan organisasi koalisinya dari Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Sumut, Mas Khairani.

Menurut Kang Hadian, selama ini sudah banyak keluhan yang juga disampaikan kepada Komisi B DPRD Sumut, sebagaimana aspirasi yang disampaikan KNTI.

“Termasuk soal distribusi pupuk bersubsidi dan bantuan-bantuan sejenis lainnya yang diperuntukkan pemerintah bagi kalangan masyarakat tertentu, tapi tidak sampai ke tangan yang berhak,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Hadian menyampaikan akan mengajukan permohonan RDP dari nelayan KNTI, supaya bisa segera dijadwalkan dalam pada bulan ini juga.

Jika memungkinkan, kata politisi yang juga muballigh ini, akan dilakukan RDP gabungan dengan komisi terkait lainnya, seperti Komisi A yang mengurusi bidang pemerintahan.

Jadwal kosong di bulan September, antara tanggal 20 dan 21. “Segera akan saya upayakan pertemuannya,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRDSU ini.

Komisi B, kata Hadian, berencana akan menghadirkan badan/ lembaga terkait lainnya, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Pertamina, serta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut.

Sebelumnya, Basir memohonkan pentingnya RDP untuk membahas tentang kebijkan kenelayanan sekaligus launching hasil survei nasional BBM bersubsidi untuk nelayan kecil di Sumatera Utara.

Rencananya, kegiatan RDP akan diikuti organisasi Koalisi KUSUKA Nelayan (Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan) seperti KNTI Pusat, Seknas FITRA, International Budget Partnership (IBP), serta Inisiatif.

Sudah bertahun-tahun nelayan tidak mendapatkan BBM solar bersubsidi, seperti nelayan di Medan, misalnya. Selama ini, dalam satu bulan, jatah untuk nelayan di Medan hanya 20 ton saja dengan harga ditetapkan pemerintah sebesar Rp5.150 per liter.

“Masalahnya, yang jumlahnya sedikit itu pun, tidak tahu ke mana larinya. Alhasil, nelayan terpaksa membeli kepada pedagang eceran seharga Rp7.000 sampai Rp7.500 per liter,” keluhnya.

Dalam hitung-hitungan KNTI, ungkap Basir, khusus untuk Medan saja, dibutuhkan minimal 600 ton per bulan. Tapi, pada kenyataannya, jumlah kebutuhan riil tersebut tidak pernah terwujud.

“Itu hitungan untuk Medan, belum untuk daerah lain di seluruh Sumatera Utara. Sudah berulangkali kita mohonkan kepada Pertamina. Sayangnya, Pertamina tidak memberikan tanggapan,” beber Basir.(UJ)

Berita sebelumyaDinilai Terbukti Korupsi Pengadaan Tanah di PA Sidikalang, ASN Dituntut 2 Tahun
Berita berikutnyaAnggota DPRDSU Hanafi Apresiasi Vaksinasi Massal PW Salimah Sumut