Dinilai Tak Berpihak pada Rakyat, FPKS DPRDSU Tolak Pengesahan P-APBD Sumut 2021

291
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, H Jumadi MI.Kom

garudaonline-Medan | Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, melalui juru bicara H Jumadi MI.Kom, menolak Ranperda P-APBD Sumut 2021 disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Sejumlah alasan penolakan dikemukakan fraksi yang pro rakyat dan media darling ini pada paripurna penyampaian pendapat akhir DPRD Sumut di gedung dewan, Rabu (22/9/2021).

Fraksi PKS menilai, P-APBD 2021 belum mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat dan sektor-sektor substansial menyangkut hajat warga miskin di Sumut.

Terkait dengan penyusunan perubahan prioritas dan plafon sementara (PPAS) P-APBD TA 2021, Fraksi PKS menyampaikan catatan kritis tajam dan mendasar.

Fraksi PKS menyayangkan program penerima bantuan iuran (PBI) BPJS terhadap 240.000 warga miskin di Sumut yang dinonaktifkan tahun lalu, tidak dianggarkan dalam rencana P-APBD 2021.

“Gubsu seharusnya memrioritaskan pemenuhan hak kesehatan masyarakat terlebih di masa pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatannya secara mandiri,” kata Jumadi.

Gubsu juga dianggap melakukan kelalaian dalam menjalankan wewenang, terkait tidak terealisasinya penggunaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) 2021 sebesar Rp 80 miliar yang seharusnya digunakan untuk Januari sampai Juni 2021 pada SMA/SMK dan SLB.

Karena gubernur terlambat mengeluarkan Pergub, sehingga dana BOP itu hanya disalurkan pada semester dua padahal sudah dianggarkan dalam APBD 2021.

“Keterlambatan tersebut membuat siswa tidak terima BOP dan guru honorer terlambat menerima tambahan,” ungkap Jumadi, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRDSU ini.

Selain itu, Fraksi PKS berpendapat Gubernur Edy Rahmayadi dan jajarannya tidak memperhatikan ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan kecil (0-5 GT).

Hal ini dikarenakan Pemprovsu tidak punya data valid, sehingga nelayan kecil itu harus beli BBM secara eceran. Harusnya ada alokasi khusus kepada nelayan kecil dalam hal pemenuhan BBM bersubsidi.

Terkait penanggulangan dan pencegahan narkoba di Sumut, Fraksi PKS menilai Pemprovsu tidak serius mengatasi permasalahan tersebut.

“Terbukti dengan belum terbitnya Pergub sebagai aturan pelaksana Perda No 1 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahguanaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya,” kata Jumadi.

Fraksi PKS juga menilai alokasj anggaran dalam P-APBD terkait sambungan listrik masyarakat kecil, sangat rendah. Pada 2021 baru tercapai 30 persen dari target 20.000 sambungan.

Fraksi PKS DPRD Sumut menyayangkan dalam P-APBD tidak dialokasikan anggaran untuk perbaikan jalan provinsi di beberapa kabupaten/ kota di daerah ini.

Gubernur Sumut bertanggungjawab atas bobroknya kinerja BUMD Perkebunan dan masih ditemukannya penzaliman atas eks karyawan PT Perkebunan.

“Pada APBD 2021 PT Perkebunan mendapat penyertaan modal Rp 80 miliar, namun yang terserap baru Rp 12 miliar,” beber Jumadi.

Perubahan APBD 2021 sangat tidak mencerminkan terwujudnya misi gubernur dan wakil gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Pemprovsu juga tidak fokus pada pemulihan ekonomi khususnya pascapandemi, yang membuat angka kemiskinan di Sumut bertambah jadi 1,343 juta per Maret 2021.

“Catatan kritis di atas adalah bukti kecintaan Fraksi PKS kepada masyarakat Sumut dan saudara gubernur dan wakil gubernur sebagai pemegang mandat rakyat, agar Sumut semakin maju dan masyarakat makin sejahtera,”pungkas Jumadi.(UJ)

Berita sebelumyaLagi, Polres dan Dinas Kesehatan Tanjung Balai Vaksinasi Pelajar
Berita berikutnyaKetua DPRDSU Baskami Ginting : Kemajemukan di Sumut Harus Dirawat