garudaonline-Medan | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumut menilai, target capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2019-2023 setelah perubahan dibanding sebelumnya, terlalu rendah dan tidak mencerminkan optimisme.
Padahal, optimisme sangat diperlukan dalam memunculkan semangat untuk bekerja keras, yang nantinya bisa memaksimalkan kinerja pemerintah.
Juru bicara FPKS DPRD Sumut, H Hanafi Lc menyampaikan hal itu lewat pandangan umum fraksi tentang Ranperda Perubahan Perda No 5/ 2019, tentang RPJMD Provsu 2019-2023, pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Senin (15/11/2021).
Hanafi menyebutkan, secara umum FPKS memahami adanya penyesuaian terhadap target capaian tersebut, tapi beberapa di antaranya terlalu rendah.
Di antaranya di bidang pendidikan, target tata-rata lama sekolah di 2023, turun dari 10,5 tahun menjadi 9,97 tahun. Target ini bahkan lebih rendah dari target tahun 2020 yaitu 9,97.
Demikian halnya harapan lama sekolah turun dari target sebelum perubahan 14,42 tahun di 2023 menjadi 13,46 tahun.
“Menurut kami target capaian ini terlalu rendah,” kata Hanafi seraya minta penjelasan Gubsu terkait hal itu.
Fraksi PKS juga minta penjelasan Gubsu terkait target capaian di bidang politik 2023 untuk indikator indeks demokrasi 66,33, turun jauh dari target semula sebelum perubahan yaitu 70,00.
“Target ini lebih rendah dibanding realisasi tahun 2019 yaitu 77,65. Hal ini jelas suatu kemunduran,” sebut Hanafi.
Kemudian di bidang lingkungan hidup, dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup menurun drastis dari 72,70 menjadi 69,48, bahkan indikator kualitas air menurun dari 82,00 menjadi 53,91.
Demikian halnya di bidang ekonomi, salah satu indikator yang jadi perhatian, PDRB per kapita di dalam perubahan RPJMD target capaian turun dari Rp71 juta menjadi Rp61 juta.
Menurut pemahaman Fraksi PKS, target ini terlalu rendah, karena sektor perkebunan sektor yang dapat bertahan di masa pandemi Covid-19.
Bahkan, sawit sebagai komoditas unggulan Sumut dua tahun terakhir terus menikmati kenaikan harga.
“Kami minta penjelasan Gubernur Sumatera Utara terkait hal itu semua,” kata Fraksi PKS DPRD Sumut, melalui Hanafi.(UJ)
