Ketua DPRDSU Baskami Ginting : Saatnya Sumut Miliki Perda Disabilitas

112
Ketua DPRDSU Drs Baskami Ginting, ceria bersama pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sumut

garudaonline-Medan | Ketua DPRD Sumatera Utara, Drs Baskami Ginting mengatakan, Sumut sebagai satu di antara provinsi terbesar di Indonesia sudah selayaknya memiliki peraturan daerah (Perda) disabilitas.

Hal tersebut disampaikan Baskami, saat bertatap muka bersama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sumut, Rabu (17/11/2021).

“Negara tak boleh alpa mengenai keadilan terkait perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas dengan peranserta pemerintah daerah,” katanya.

Baskami menjelaskan, sebenarnya Perda disabilitas ini sempat menjadi pembahasan DPRD Sumatera Utara beberapa tahun lalu. Namun proses tersebut sempat terhenti.

Bagi politisi yang dikenal rendah hati dan merakyat ini, belum ada kata terlambat untuk memperjuangkan Perda tersebut.

“Saya kira prosesnya memang panjang, kita akan mulai dengan proses naskah akademiknya dari berbagai perguruan tinggi yang ada. Kita juga meminta pendapat dari seluruh pihak dan instansi terkait,” jelasnya.

Baskami juga berharap, nantinya PPDI dapat berkontribusi besar dalam pembahasan Perda tersebut.

“Ya, pembahasannya akan dilakukan di Komisi E dan kita akan dorong pembuatan Ranperda untuk kemudian menjadi Perda ini,” tambahnya.

Politisi senior PDI Perjuangan itu menilai, selain UUD 1945, hak-hak penyandang disabilitas juga telah termaktub dalam UU Nomor 8 Tahun 2016.

Hal ini juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Baskami menekankan, bila pemerintah provinsi telah mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas, nantinya akan diikuti seluruh pemerintah kabupaten/ kota yang ada di Sumatera Utara.

Sebelumnya, pengurus PPDI Sumut Muhammad Yusuf menyebutkan, Perda perlindungan kaum difabel sudah diberlakukan di Sumatera Barat, Jakarta, Bali, Yogya dan sejumlah daerah lain.

“Kami berharap Sumut bisa segera membahas peraturan daerah ini,” harap Muhammad Yusuf.

Marliana Sihombing menambahkan, Perda disabilitas dibutuhkan untuk mengatur layanan rumah perlindungan, jaminan kesehatan khusus untuk difabel.

Kaum difabel yang memiliki pekerjaan tetap di sektor informal kerap kesulitan mendapatkan akses kredit dari perbankan.

“Kondisi fisik ini terkadang yang membuat para kaum difabel ini kesulitan mengakses kredit. Baik kredit usaha maupun untuk perumahan rakyat,” katanya.(UJ)

Berita sebelumyaBupati Langkat : Perlu, Deteksi Dini Ancaman di Tengah Masyarakat
Berita berikutnyaPria di Labuhanbatu Bunuh Istri Karena Kesal Ditolak Berhubungan Intim