garudaonline-Medan | Dibatalkannya PPKM Level 3 pada akhir Desember 2021 menunjukkan kebijakan pemerintah yang cenderung plin plan.
Demikian penilaian Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara Hendro Susanto, menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (9/12/2021).
“Kita kecewa, karena sikap pemerintah yang semula menetapkan PPKM Level 3 pada Natal dan Tahun Baru (Nataru), tiba tiba dibatalkan sepihak dan memberlakukan secara tidak merata,” tegasnya.
Hendro Susanto menyatakan, pembatalan tersebut merupakan sebuah sikap yang sungguh aneh dan terkesan plin plan.
Harusnya sebelum terburu-buru menetapkan level 3, pemerintah melibatkan dan menanyakan dulu kepada para pakar epidemologi, agar kebijakan tersebut bisa sesuai dengan scientist based.
Politisi muda yang energik dan responsif menyikapi persoalan rakyat ini, menganggap pembatalan tersebut merupahan hal yang aneh dan menunjukkan plin-plannya pemerintah.
Perubahan kebijakan ini niscaya akan mendapakan sorotan dari masyarakat.”Sebab, aturan itu belum berjalan, sudah dievaluasi dan diganti. Aneh kan,” kata Hendro.
Belum dilaksanakan sudah berubah lagi. “Ya…mbok sebelum menyampaikan ke masyarakat sebaiknya dikaji lebih dalam dulu dong. Kasihan masyarakat, jangan dibuat bingung,”ujarnya.
Kita mencermati, kata Hendro, respon nitizen yang memrotes kebijakan level 3 pada Nataru.”Kita minta pemerintah supaya berlaku adil,” harap Hendro.
Soalnya, pihaknya juga mendengar sebagian ahli dan akademisi tidak setuju. Harusnya mereka diajak dan dilibatkan sebelum kebijakan itu diumumkan.
“Ini demi menjaga wibawa pemerintah,” kata Hendro, yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut.
Hendro berpesan, walaupun Indonesia sudah berada di zona hijau, masyarakat harus tetap menjaga prokes dengan 5M-nya, dan mengikuti vaksin bagi yang belum vaksin.
Selain itu, pengurus Majelis Wilayah KAHMi Sumut ini juga mengingatkan Gubsu dan Sstgas Covid-19, agar tetap memastikan di wilayah Sumut tetap terkendali Covid 19-nya dan berada di zona hijau.(UJ)
