Atasi Carut Marut Pupuk Subsidi, Ahmad Hadian : Rantai Distribusi Harus Dipangkas

73
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Ustaz Hadian (UHA) saat rapat dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura serta PT Pupuk IOndonesia Holding Company

garudaonline-Pematang Siantar | Hingga kini permasalahan (carut-marut) pupuk subsidi masih terus terjadi di lapangan.

Mulai dari pasokan yang tidak lancar sampai ke tangan petani baik jumlah maupun waktunya, hingga sulitnya petani menebus jatah pupuk subsidinya.

Sebab, sering ada oknum pengecer yang cari kesempatan dalam kesempitan. Yaitu mewajibkan petani yang ingin menebus jatah pupuk subsidinya untuk membeli sarana produksi lainnya, seperti obat-obatan dan lain sebagainya.

Banyaknya penyimpangan terkait distribusi pupuk subsidi di lapangan, menurut anggota Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian SPdI, adalah akibat terlalu panjangnya rantai distribusi, mulai dari produsen yaitu PT Pupuk Indonesia hingga ke petani.

Menurut Hadian, rantai distribusi yang panjang ini memberi peluang berbagai penyimpangan terjadi. Kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan pupuk subsidi yang hanya 30 %, kecil sekali.

“Nah, volume yang kecil ini kemudian banyak menguap di jalan akibat panjangnya rantai distribusi,” kata politisi PKS yang akrab disapa UHA (Ustaz Hadian) ini, Jumat (12/8/2022).

Banyaknya spot yang harus dilalui ini sering berpeluang menciptakan kebocoran. Akhirnya volume pupuk subsidi yang sampai ke petani semakin kecil, maka sering terjadi kelangkaan.

Salah satu solusinya, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut ini, mengusulkan agar rantai distribusi segera dipangkas, supaya tidak terlalu panjang.

“Kalau bisa langsung saja dari produsen ke petani jangan bertele-tele,” harap Hadian, saat mengikuti rapat dan kunjungan lapangan ke stakeholder pupuk subsidi di Kota Pematang Siantar, Jumat.

Rapat ini juga diikuti anggota dan mitra Komisi B yaitu Biro Perekonomian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprovsu, dan PT Pupuk Indonesia Holding Company.

Sepakat dengan usulan Hadian, Kabiro Perekonomian Pemprovsu Dr Naslindo Sirait menyatakan, akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan penyederhanaan rantai distribusi tersebut.

“Kami sependapat, rantai distribusi harus dipangkas, mungkin kedepan distribusi pupuk subsidi harus dibuat langsung dari produsen ke petani, tanpa distributor yang selama ini ada namun bisa melalui Koperasi Petani,” kata Naslindo.

Namun menanggapi hal ini, Ahmad Hadian kembali menyampaikan gagasannya, bahwa tak perlu ada pihak lain yang mewakili petani, cukup Kelompok Tani atau Gapoktan saja, karena itu lembaga sah yang selama ini ada.

“Untuk merealisasikan ini tentu kita harus duduk bareng lagi lebih serius, sebab distribusi pupuk subsidi selama ini berpedoman pada Permenperindag No 70 tahun 2003 yang di dalamnya ada peran distributor swasta,” kata UHA.

Kalau mau tanpa distributor, maka Permen ini harus direvisi. Kemudian, sebut Hadian, tak perlu pakai koperasi segala langsung saja berdayakan Gapoktan atau Kelompok Tani.

Inilah lembaga yang selama ini ada dan menyatu langsung dengan petani. Keberadaannya sah secara hukum katena rata-rata mereka sudah ber akta notaris dan SK Kemenkumham. “Kita harus berdayakan ini,” tegasnya.

Intinya, penyederhanaan rantai distribusi ini untuk kepentingan petani jangan biarkan ada “mafia baru lagi” nantinya,” pungkas wakil rakyat dari Dapil Batu Bara, Asahan, dan Tanjung Balai ini. (UJ)

Berita sebelumyaPolres Labuhanbatu Musnahkan Barang Bukti 25.884 Gram Sabu dan 9.206 Butir Pil Ekstasi
Berita berikutnyaPusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Tinjau 5 Kelurahan di Medan Belawan