garudaonline-Medan | Nasib honor 8700 orang GTT (Guru Tidak Tetap) seakan di ujung tanduk dan tidak jelas, setelah melihat Rencana Anggaran Perubahan APBD 2023, yang hanya mencantumkan sekitar Rp11 miliar untuk honor para guru tersebut.
Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut H Hendra Cipta SE menegaskan, hal tersebut menjadi perhatian serius bagi fraksinya dan secara resmi sudah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumut.
“Fraksi PAN memberi peringatan dini kepada Dinas Pendidikan Sumut, agar jangan main-main dengan hak guru tidak tetap (GTT),” tegas Hendra, Kamis (20/7/2023).
Hendra mengingatkan, ketersediaan anggaran honor guru tidak tetap tersebut harus dijamin, agar suasana kondusif di dunia pendidikan selama ini bisa tetap terjaga.
Kebutuhan anggaran honor GTT yang untuk empat bulan di 2023 sebesar kurang lebih Rp62 miliar, sementara anggaran tersedia hanya Rp11 miliar. Jumlah kekurangannya sangat besar.
Setelah dihitung anggaran Rp11 miliar itu untuk satu bulan saja tidak cukup. Karena itu, hal ini harus segera diantisipasi oleh dinas terkait.
Fraksi PAN, kata Hendra, akan terus mengawal hak para guru ini, jangan sampai terjadi pengurangan jam mengajar para guru.
“Sebab, hal itu akan berdampak secara langsung terhadap pendapatan para guru tersebut,” ujar anggota Komisi E DPRD Sumut membidangi pendidikan ini.
Ia mengingatkan, kalau tidak bisa meningkatkan kesejahteraan para guru, jangan sampai justru mengurangi honor yang sudah menjadi hak mereka.
“Dinas Pendidikan Sumatera Utara harus bisa menjamin ketersediaan anggaran honor guru tidak tetap tersebut,” kata Sekretaris DPW PAN Sumut ini.
Saat ditanya tentang honor GTT yang sudah ditampung dalam APBD 2023 untuk satu tahun dan sudah disahkan pada November 2022 lalu, mengapa harus ditampung lagi di PAPBD 2023.
Dan, terkesan honor guru yang empat bulan itu raib entah kemana, Hendra minta supaya hal itu dipertanyakan kepada Dinas Pendidikan yang mengurusi hal-hal teknis.
Memang cukup aneh anggaran honor GTT itu sepengetahuannya sudah ditampung di APBD murni Tahun Anggaran 2023. Komisi E akan mendalami hal itu, mengapa bisa terjadi tanpa sepengetahuan Komisi E.
“Dinas Pendidikan Sumut jangan membuat bom waktu bagi dunia pendidikan di daerah yang kita cintai ini,” imbau Hendra Cipta.(UJ)
