BPJS Ketenagakerjaan dan Pemko Binjai Gelar Rapat Kerja Sama Operasional

506
Pj Sekdako Binjai H Irwansyah Nasution SSos diabadikan bersama usai penyerahan klaim santunan kepada ahli waris oleh BPJS Ketenagakerjaan

garudaonline-Binjai | BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, menggelar rapat Kerja Sama Operasional (KSO) dengan Pemko Binjai, terkait implementasi Inpres No 2/ 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan.

Rapat dibuka Pj Sekdako Binjai H Irwansyah Nasution SSos di Aula Pemko Binjai, Kamis (08/04/2021). Turut hadir Kepala Kejari Kota Binjai, M Husein Admadja SH MH, Asisten I Ernawati, Asisten III Meidy Yusri, serta OPD terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Pj Sekdako Binjai Irwansyah Nasution mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan yang memiliki empat program.

Yaitu, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang tugasnya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia baik mereka yang bekerja secara informal maupun nonformal.

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kegiatan dilaksanakan ini. Kegiatan ini sebagai upaya terjalinnya kerja sama yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai dengan Pemko Binjai,” ujar Irwansyah.

Irwansyah berharap para peserta rapat untuk dapat saling berkoordinasi dengan baik melalui saran dan masukan serta ide-ide kreatif, sehingga langkah-langkah kerja sama disepakati menimbulkan hasil sesuai harapan bersama.

“Sehingga dapat menambah wawasan kita semua dan nantinya dapat diimplementasikan kenapa masyarakat luas khususnya yang ada di Kota Binjai,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai Budi Pramono menjelaskan, Inpres No 2 Tahun 2021 minta semua pihak mengambil langkah diperlukan sesuai tugas dan wewenang dalam mendukung implementasi program Jamsostek, termasuk membuat regulasi pendukung dan pengalokasian anggaran.

Budi Pramono juga menegaskan, seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara Pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” ujar Budi.

Sementara itu, Kajari Kota Binjai M Husein Admadja mengatakan, sehubungan dengan instruksi presiden RI No 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menginstruksikan kepada Jaksa Agung melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan adanya instruksi presiden tersebut, artinya kejaksaan telah diberi peranan untuk dapat terlibat dalam melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum.

“Harapan saya agar Pemerintah Kota Binjai, BUMN/BUMD serta BPJS Ketenagakerjaan dapat mensosialisasikan Inpres ini kepada masyarakat khususnya di Kota Binjai,” ujar Husein.

Di sela acara tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Binjai menyerahkan klaim santunan kepada ahli waris. (anora)

Berita sebelumyaKapoldasu Dampingi Kalemdiklat Polri dan Danjen Akademi TNI Tinjau Satlat Macan Latsitardanus XLI di Simalungun
Berita berikutnyaZahir Concern Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Batu Bara