Ketua Komisi A DPRDSU Apresiasi Menteri BUMN Pecat Direksi KF Terkait Antigen Bekas

468
Hendro Susanto

garudaonline-Medan | Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto mengapresiasi respon tegas Menteri BUMN Erick Thohir, yang memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD), sebagai tindak lanjut kasus antigen bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu, beberapa waktu lalu.

Hal itu bermakna, Menteri BUMN RI mendengar suara berbagai kalangan, termasuk usulan Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto, yang pada pernyataannya 28 April 2021 lalu meminta agar seluruh direksi Kimia Farma (KF) dicopot dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Tindakan tegas Menteri BUMN RI, Pak Erick Thohir layak kita acungi jempol, dan memang seharusnya dilakukan, agar bisa menjadi pembelajaran serta tidak terulang lagi di kemudian hari,” kata Hendro Susanto, Minggu (16/5/2021).

Hendro menyatakan, pencopotan seluruh direksi KF tersebut memang sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar-tawar, karena tindakan mereka sudah mengarah pada perbuatan yang tidak mendukung, sekaligus telah merusak upaya pemerintah untuk menuntaskan penanganan kasus Covid-19.

Sebagai perusahaan pelat merah, kata wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini, BUMN terikat pada kesepakatan bersama untuk senantiasa bertindak profesional sesuai dengan core value yang dicanangkan. Yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

“Namun, apa yang terjadi pada kasus antigen bekas di Bandara Kualanamu justru sangat bertentangan dengan core value tersebut, sekaligus telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata politisi muda yang dikenal aktif menyuarakan aspirasi rakyat ini.

Lebih jauh Hendro meminta supaya dilakukan pemeriksaan secara detail dan menyeluruh, terkait dengaan data-data penumpang, karena masih berpotensi ada tahapan berikutnya, setelah penumpang dinyatakan positif akibat antigen palsu di Bandara Kuala Namu.

Hendro menambahkan, kendati telah dilakukan pencopotan jabatan, namun penegakan aturan hukum terhadap seluruh direksi Kimia Farma, harus tetap diberlakukan demi mewujudkan asas keadilan dan persamaan di hadapan hukum (equal before below).

“Hal itu mutlak harus dilakukan, supaya tidak muncul anggapan di kalangan masyarakat, penegakan hukum tumpul ke atas, dan hanya tajam ke bawah,” tegas wakil rakyat dari Dapil Kota Binjai-Kabupaten Langkat ini.

Sebagaimana diberitakan, Minggu (16/5), Menteri Erick menegaskan, apa yang terjadi di Bandara Kuala Namu merupakan persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius.

Setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, sebut Erick, langkah pemecatatan seluruh direksi KFD harus diambil.

“Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang,” kata Erick.(UJ)

Berita sebelumyaPerjalanan KA Jarak Jauh Bukan untuk Kepentingan Mudik
Berita berikutnyaBasarnas Evakuasi 7 Wisatawan yang Hilang di Air Terjun Dwi Warna