Anggaran Diselewengkan Rp 756 Juta, Mantan Bendahara Pengeluaran BNNP Sumut Dihukum 4 Tahun

156
Terdakwa Syarifa saat mendengarkan putusan

garudaonline – Medan | Mantan Bendahara Pengeluaran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, Syarifa divonis selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Wanita 43 tahun ini terbukti menyelewengkan anggaran hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 756,5 juta.

“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Syarifa selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan,” tandas Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubata dalam sidang virtual di Ruang Cakra II Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (9/9/2021).

Selain itu, warga Jalan Perhubungan Gang Dame Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang tersebut juga dihukum untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 756.530.060.

Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan praktik-praktik korupsi. Sedangkan hal meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, tidak pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga,” jelas hakim.

Perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.

Putusan ini beda tipis dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mustafa Kamal yang menuntut terdakwa selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Menyikapi putusan itu, baik JPU maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Dalam dakwaan JPU Mustafa Kamal, terdakwa Syarifa selaku Bendahara Pengeluaran BNNP Sumut melakukan pembayaran dobel. Pasalnya, mata anggaran Bidang Pemberantasan dan Rehabilitasi di BNNP Sumut Tahun Anggaran (TA) 2017 yang sudah dikerjakan, diajukan lagi.

Hal itu merupakan temuan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut yang secara berkala melakukan audit. Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan keuangan negara sebesar Rp 756,5 juta.

(RD)

Berita sebelumyaEksepsi Terdakwa Dugaan Penggelapan Harta Warisan Ditolak Hakim
Berita berikutnyaUang Perusahaan Rp 3,2 Miliar Digelapkan, Jaksa Tuntut Sely Wijaya 4 Tahun Penjara