Belum Capai Target 70 Persen, Kepala Daerah di Maluku Utara Diminta Genjot Vaksinasi

136
Genjot vaksinasi Covid-19 di Maluku Utara

garudaonline – Ternate | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah yang daerahnya masih belum mencapai 70 persen target nasional vaksinasi untuk menggenjot percepatan vaksinasi dalam sisa 7 hari menjelang berakhirnya tahun 2021.

“Jika ada daerah yang jomplang capaiannya, itu akan mempengaruhi angka agregat nasional. Karena itu semua daerah harus bergerak,” ungkap Mendagri dalam Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara serta seluruh Kepala Daerah se-Maluku Utara, di Hotel Sahid Bela, Ternate, Kamis (23/12/2021).

“Bapak Presiden dalam berbagai rapat di tingkat pusat dan juga dengan kepala daerah, jajaran TNI-Polri dan BIN selalu menekankan untuk target capaian vaksinasi Covid-19 bisa terpenuhi 70 persen. Dan juga daerah bisa memenuhi target itu,” lanjut Mendagri.

Presiden, kata Mendagri, juga telah memerintahkan Menkes, Mendagri, Kapolri, Paglima TNI dan Kepala BIN untuk melakukan percepatan agar mencapai 70 persen. Bahkan, kementerian lain juga diminta untuk bergerak agar mendukung tercapainya target tersebut. Berkaitan dengan target sebesar 70 persen secara nasional, setiap kepala daerah juga didorong agar mencapai target 70 persen di wilayahnya masing-masing.

“Untuk provinsi terendah: Papua, Aceh, Maluku, Papua Barat, dan Maluku Utara. Meskipun Maluku Utara sudah diupdate jadi 55 persen,” ungkap Mendagri.

“Kami sendiri sudah jalan ke Papua, Sultra, Aceh, juga Sumbar yang belum bisa mencapai angka 70 persen. Kemudian ada juga angka yang rendah seperti Maluku Utara dan Maluku. Meskipun Maluku Utara di atas Maluku, ini dibacakan terus dalam Rapat Kabinet,” tambah Mendagri.

Karena itu, Mendagri menekankan, pihaknya terus bergerak maksimal untuk mendukung tercapainya target 70 persen dosis pertama. Tak hanya itu, Mendagri menegaskan, pemerintah pusat memang menjadi pengendali utama terkait vaksin, tapi tetap daerah yang mengeksekusinya.

“Beberapa kali setiap datang ke daerah, daerah selalu mengatakan siap untuk vaksinasi, hanya vaksinnya terlambat. Padahal, stok vaksin cukup. Saya kira stok vaksin tidak masalah. Kalaupun kurang, saya sangat yakin Kemenkes bisa memenuhi untuk mendrop stoknya di pusat. Tapi jangan kemudian, setelah diberikan tapi tidak mampu mendistribusikannya, hingga kadaluarsa. Padahal di dunia sedang berebut vaksin. Apalagi kita bukan produsen vaksin,” ucapnya.

(rel/wan)

 

Berita sebelumyaGubernur Sumut Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Toba 2021 di Lanud Soewondo
Berita berikutnyaJelang Nataru, Harga Bahan Pokok di Medan Terus Melonjak