Calon Komisioner KPID Sumut Tantang Ketua Komisi A Buka-bukaan Soal Regulasi

67

garudaonline – Medan l Pernyataan Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto yang menyebut penolakan penetapan 7 nama komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut hanya sebagai sebuah dinamika menuai polemik.

Hal ini berdampak pada kisruh seleksi lembaga adhoc di bidang pengawasan penyiaran itu menjadi panjang.

Calon komisioner KPID Sumut menantang DPRD Sumut untuk buka-bukaan soal regulasi yang  dimaksud, secara tatap muka dalam pertemuan resmi yang menghadirkan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting serta disaksikan seluruh media massa.

Disampaikan oleh narahubung aksi penolakan 7 nama komisioner KPID Sumut periode 2021-2024, Prasetiyo dan Topan Bilardo Marpaung, Sabtu (29/1/2022) siang, penyebutan sesuai regulasi sebagaimana dimaksudkan Hendro terlalu politis.

Jika memang sesuai aturan, dia meminta Hendro untuk menjelaskan terkait adanya peserta yang tidak mengikuti syarat fit and propertes bisa diloloskan ke dalam 7 nama terpilih. Serta seperti apa pula regulasi penentuan skor yang dinilai hanya beberapa dewan, kemudian dimufakatkan oleh seluruh anggota Komisi A yang tidak ikut menyaksikan uji kelayakan secara langsung.

“Kalau dikatakan ini dinamika, tidak sesederhana itu. Inilah kesalahan yang terus dibiarkan, seolah-olah benar. Secara kasat mata saja, rekan kita atas nama Ahmad Zainal Lubis menyaksikan sendiri, ada peserta yang saat uji kelayakan dan kepatutan tidak membawa bahan pemaparan. Padahal itu jadi syarat wajib. Inikah yang disebutnya sesuai regulasi,” ungkap Prasetiyo.

Ditambahkan Topan, mereka juga menyampaikan keraguan kepada anggota legislatif dari dapil XII Binjai dan Langkat tersebut dalam memberikan penilaian. Sebab, sejak pukul 12.00 WIB fit and proper test diskors istirahat, dan dimulai pukul 14.15 WIB, ia termasuk salah seorang bagian dari Komisi A yang tidak muncul. Hendro hadir kembali jelang penutup uji kelayakan dan kepatutan.

“Jadi yang rekan-rekan calon komisioner pertanyakan adalah seperti apa regulasinya. Katanya dinilai, kalau diberi nilai, kok bisa hanya beberapa dewan yang memberi nilai terus sudah menjadi keputusan. Kalau itu hasil mufakat, kami setuju. Tapi itupun anggota dari Fraksi PDI Perjuangan bilang dan viral bukan mufakat mereka. Nah, kami mengajak publik untuk berpikir kalau memang ini sudah mufakat, terus kenapa dilakukan seleksi. Bagus dari awal mereka tunjuk saja nama-namanya, jangan dibuat seleksi kalau sekadar meramaikan,” tukas Topan.

Calon Komisioner lain, Valdesz Junianto Nainggolan mengatakan faktor semangat yang disebutkan Hendro sebagai penilaian akhir, hal itu dianggap melecehkan intelektualitas calon-calon komisioner.

Valdesz meminta Hendro hadir dalam audiensi calon-calon komisioner dengan pimpinan DPRD untuk menjelaskan kualifikasi semangat yang disebutnya itu. Seperti apa parameternya, apa indikatornya, bagaimana turunan numeriknya yang disimpulkan dalam bentuk skor.

“Ada calon Komisioner yang jauh-jauh datang dari Tabagsel, Kisaran, Siantar, ada yang sampaikan presentasi sampai 26 halaman dengan video dan grafis. Apa itu bukan semangat? Jadi semangat yang seperti apa menurut dia? Jangan-jangan ada semangat yang lain,” pungkasnya. (NOR)

Berita sebelumyaTinjau Lokasi IKN, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar
Berita berikutnyaBersama Forwakum Sumut, Kejari Medan Gelar Baksos di Dua Panti Asuhan