Didakwa Gelapkan Uang Rp 4 Miliar, Warga Jaksel Jalani Sidang

184
Terdakwa Anwar Tanuhadi saat menjalani sidang virtual

garudaonline – Medan | Seorang warga Jalan Lebak Bulus II Nomor 08 Cilandak Barat Jakarta Selatan (Jaksel), Anwar Tanuhadi terpaksa menjalani sidang virtual di Ruang Cakra IX Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (6/4/2021). Dia didakwa telah melakukan penggelapan hingga menyebabkan Joni Halim (korban) mengalami kerugian Rp 4 miliar.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Chandra Naibaho, pada Mei 2019, terjadi perjanjian pengikatan jual beli antara Budiman Suriato dengan Dadang Sudirman (DPO Polsek Medan Timur) atas Sertipikat Hak Guna bangunan (HGB) Nomor: 2043/Karang Asih seluas 81.246 m2.

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli Nomor 34 tanggal 22 Oktober 2018 itu, Dadang meminta tolong kepada Ir Diah Respati K Widi (ditahan dalam perkara lain di Rutan Pondok Bambu Jakarta) untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan satu set Sertipikat HGB Nomor: 2043 atas nama PT Cikarang Indah (tanda bukti hak) yang terletak di Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat (Jabar).

“Lalu, Diah meminta tolong kepada Budianto (DPO Polsek Medan Timur) untuk menghubungi Octoduti Saragi Rumahorbo. Pada 12 Februari 2019, Diah mempertemukan Dadang dengan Octoduti. Setelah bertemu, Dadang mengaku ingin meminjam uang sebesar Rp 4 miliar dengan jangka waktu pembayaran selama satu bulan dengan jaminan satu set Sertipikat HGB Nomor:2043 atas nama PT. Cikarang Indah,” cetus JPU.

Pada 18 Februari, Octoduti dan Albert menemui Joni Halim di rumahnya, Jalan Flores Nomor 1-A Kecamatan Medan Perjuangan. Mereka menyampaikan keinginan Dadang untuk meminjam uang sebesar Rp 4 miliar. Nantinya, uang akan dikembalikan menjadi Rp 6 miliar dengan jaminan SHGB yang dijanjikan.

Joni yang tertarik lantas menyetujui dan memberikan uang tersebut. Penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh Dadang. Saat itu, Budianto mengatakan bahwa rekannya bernama terdakwa Anwar Tanuhadi bisa juga mencairkan uang dari bank dengan menggunakan Sertipikat HGB dalam waktu satu bulan paling sedikit Rp 50 miliar.

“Saat tiba hari pengembalian, ternyata Dadang tidak membayarkan uang sebesar Rp 6 miliar milik Joni kepada Octoduti seperti yang dijanjikan. Karena tak mampu membayar,  Dadang menyuruh Diah dan Budianto untuk menemui Octoduti dengan tujuan meminjam satu set Sertipikat HGB itu tersebut agar diagunkan terdakwa ke bank,” pungkas Chandra.

Lalu,  Budianto membujuk Octoduti dan mengatakan bahwa hanya terdakwa yang dapat mengagunkan Sertipikat HGB dimaksud dengan nilai sebesar Rp 30 miliar ke bank. Karena terdakwa merupakan pengusaha besar dan memiliki plafon pinjaman ratusan miliar di bank. Sehingga Octoduti percaya dan terbujuk dengan perkataan Budianto tersebut.

Setelah mendapat penjelasan dari Octoduti, Joni merasa percaya bahwa uang miliknya akan dikembalikan oleh Dadang sehingga mau menyerahkan satu set Sertipikat HGB itu. Namun, setelah dua minggu ditunggu, ternyata Dadang maupun Budianto dan Diah tidak ada menyerahkan uang milik Joni. Apalagi, kantor Sertipikat HGB yang diagunkan telah kosong.

Bahkan, ketika dilakukan pengecekan, Notaris Santi Triana Hasan maupun Imam Supriadi tidak terdaftar atau bukanlah seorang notaris. Karena terdesak, Diah mempertemukan Octoduti dan Albert kepada terdakwa. “Pada pertemuan tersebut, terdakwa mengatakan agar bersabar dengan alasan pinjaman sudah diajukan ke bank, namun masih ada dokumen PT yang masih kurang,” cetus JPU dari Kejari Medan itu.

Setelah ditunggu-tunggu, terdakwa dan Dadang tidak juga mengembalikan uang milik Joni. Lagi-lagi, terdakwa selalu memberikan alasan sama. Saat diminta mengembalikan Sertipikat HGB itu, terdakwa beralasan sudah menyerahkan ke bank untuk diajukan pinjaman. Tanpa sepengetahuan Joni, Albert dan Octoduti, terdakwa bersama Budiman sudah menjaminkan satu set Sertipikat HGB tersebut kepada Bank Panin dengan nilai peminjaman sebesar Rp 50 miliar.

Merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa bersama Diah, Dadang dan Budianto, Joni membuat laporan ke Polsek Medan Timur guna pengusutan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, Joni mengalami kerugian sebesar Rp 4 miliar.  “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 atau Pasal 372 atau jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal 480 KUHPidana,”  tandas Chandra.

Usai membacakan dakwaan, penasehat hukum terdakwa meminta agar majelis hakim menangguhkan penahanan kliennya. Setelah mendapat permohonan itu, majelis hakim yang diketuai oleh Murni Rozalinda akan bermusyawarah dan menunda sidang hingga pekan depan.

(rd)

Berita sebelumyaSTR Larangan Media Siarkan Arogansi Polisi Dicabut, Kadiv Humas Polri Sampaikan Permohonan Maaf
Berita berikutnyaPolres Labuhanbatu Razia Narkoba di Lapas Kelas 2A Rantauprapat