Dirjen Dukcapil : Lembaga Minta Fotokopi KTP el Masih Kerja Manual

237

garudaonline-Jakarta | KTP elektronik atau KTP-el menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Bermula cuitan akun Twitter @catuaries, yang bercerita soal KTP-el untuk
urusan birokrasi selalu diminta fotokopinya. Tidak pernah dengan cara tap seperti proses bisnis e-money.

Menyikapi hal itu, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah, menduga lembaga yang meminta fotokopi KTP-el belum bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil dan belum menggunakan Card Reader.

Sebab, lazimnya sudah ada beberapa lembaga tidak memakai fotokopi KTP-el lagi. Kalau ada lembaga meminta fotokopi, diduga belum kerja sama dengan Dukcapil. Jadi
dia masih kerja manual.

“Coba lihat contoh urusan di BPJS Kesehatan, itu kan sudah tidak minta lagi. KTP-el sudah dibaca dengan card reader. Sebagian besar bank seperti Bank BRI, Bank BCA,
Bank Mandiri, BNI itu sudah tidak menggunakan fotokopi lagi,” ujarnya, Kamis (4/3/2021).

Bahkan, kata Zudan mencontohkan, verifikasi tamu yang datang ke Kemendagri di Medan Merdeka Utara atau di Dukcapil Pasar Minggu hanya perlu tap layaknya e-money. “Kalau datang ke kantor Kemendagri, sudah di-tap seperti itu,” sebutnya.

Lebih jauh Dirjen Zudan menjelaskan, KTP-el sudah dilengkapi chip berisi data kependudukan. “Chip dalam KTP elektronik itu bisa terbaca hanya dengan men-tap di
card reader,” katanya.

Zudan mengungkapkan, ada tiga cara untuk proses verifikasi KTP-el. Pertama, dengan NIK. Kedua, akses biometrik berupa foto dan sidik jari. Ketiga menggunakan alat baca bernama card reader.

Jadi, kalau lembaga-lembaga sudah menggunakan tiga cara itu, maka tidak perlu fotokopi. Jadi kalau ada bank sudah membuka data nasabah akses NIK, dia nggak perlu
fotokopi.

“Lembaga sudah menggunakan sidik jari atau sidik wajah, dia nggak perlu fotokopi. Atau yang ketiga tadi, pakai card reader,” ungkap Zudan.

Ia menambahkan, fungsi utama KTP-el dengan nomor induk kependudukan (NIK) adalah untuk penunggalan data, sehingga penduduk tidak terdata lebih dari satu kali.

“Data ini bisa diakses oleh lembaga-lembaga untuk penunggalan data. Mereka melakukan verifikasi dengan mencocokkan NIK. Sudah ada 2.851 lembaga yang sudah bekerjasama
dengan Dukcapil,” katanya.(rel/wan)

Berita sebelumyaMasyarakat Desa Mangkai Baru Antusias Dirikan Rumah Tahfiz Quran
Berita berikutnyaKemendagri Dukung Implementasi SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Daerah