Dituntut 4 Tahun, Jaksa Nilai Mantan Bendahara Pengeluaran BNNP Sumut Terbukti Korupsi

173
Terdakwa Syarifa saat menjalani sidang virtual

garudaonline – Medan | Dinilai terbukti menyelewengkan anggaran hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 756,5 juta, mantan Bendahara Pengeluaran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, Syarifa (43) dituntut selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Syarifa selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan,” tandas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mustafa Kamal dalam sidang virtual di Ruang Cakra IV Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (5/8/2021).

Selain itu, Syarifa juga dituntut untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 756.530.060. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan praktik-praktik korupsi. Sedangkan hal meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, tidak pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga,” pungkas JPU dari Kejari Medan itu.

Perbuatan terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.

Usai mendengarkan tuntutan, Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa maupun penasihat hukumnya.

Dalam dakwaan JPU Mustafa Kamal, terdakwa Syarifa selaku Bendahara Pengeluaran BNNP Sumut melakukan pembayaran dobel. Pasalnya, mata anggaran Bidang Pemberantasan dan Rehabilitasi di BNNP Sumut Tahun Anggaran (TA) 2017 yang sudah dikerjakan, diajukan lagi.

Hal itu merupakan temuan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut yang secara berkala melakukan audit. Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan keuangan negara sebesar Rp 756,5 juta. (RD)

Berita sebelumyaPemkab Langkat Vaksinasi Ribuan Karyawan Kelapa Sawit
Berita berikutnyaPengunjung Kafe di Binjai Tewas Diduga Overdosis