Dituntut 6 Tahun, Mantan Kades Kelantan Dinilai Terbukti Korupsi Dana Desa Rp 515 Juta

185
Terdakwa, Syafrizal saat mendengarkan tuntutan secara virtual. (Garuda) 
Terdakwa, Syafrizal saat mendengarkan tuntutan secara virtual. (Garuda) 

garudaonline – Medan | Mantan Kepala Desa (Kades) Kelantan Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Syafrizal dituntut 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia dinilai terbukti melakukan korupsi dana desa yang merugikan negara sebesar Rp 515 juta.

“Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Syafrizal selama 3 tahun dan denda Rp 200 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Juanda Fadli dalam sidang virtual di Ruang Cakra IV Pengadilan Tipikor Medan, Senin (5/4/2021).

Selain itu, Juanda Fadli juga menuntut terdakwa untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 515.038.000. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

“Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkas JPU dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Sulhanuddin.

Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim memberikan terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.

Dalam dakwaan JPU Juanda Fadli, pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Desa Kelantan Kebupaten Langkat menerima dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 1.045.038.000, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 620.266.000 serta bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 9.490.000.

Kemudian, terdakwa bersama Bendahara Desa, Fiqmawati Dewi melakukan penarikan anggaran DD dan ADD. Dana itu dipegang langsung oleh terdakwa, bukan Bendahara Desa.

“Lalu, terdakwa tidak ada membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) seluruh kegiatan. Terdakwa juga tidak ada melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Langkat melalui Kecamatan Brandan Barat,” ujar JPU.

Dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, terdakwa tidak melibatkan Samsir selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Saat mengelola dana desa, terdakwa tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) TA 2018. “Bersadarkan hasil audit, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 515.038.000,” pungkas Juanda Fadli. (RD)

Berita sebelumyaPameran Pernikahan di JW Marriot Usung Keberagaman Adat
Berita berikutnyaJaringan Telkomsel di Sumut Terganggu