Divonis 6 Tahun Penjara, Direktur CV Mahesa Bahari Terbukti Korupsi Pengadaan Barang SMK Binaan Provsu

229
Terdakwa Imam Bahariyanto saat menjalani sidang

garudaonline – Medan | Direktur CV Mahesa Bahari, Imam Bahariyanto divonis selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Pria yang sempat masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ini terbukti korupsi pengadaan barang berupa alat praktikum di SMK Binaan pada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun Anggaran (TA) 2014 senilai Rp 4,8 miliar.

“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Imam Bahariyanto selama 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan,” tandas Hakim Ketua, Saut Maruli Tua Pasaribu dalam sidang virtual di Ruang Cakra IX Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (28/12/2021).

Selain itu, terdakwa juga dikenakan pidana untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.838.270.535.

Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujar hakim Saut.

Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum.

Majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Ainun Siregar dan Fauzan Irgi Hasibuan.

“Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair JPU,” pungkas hakim Saut.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa selama 8 tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menyikapi vonis tersebut, penasihat hukum (PH) terdakwa menyatakan akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan. “Karena PH-nya banding, kami tentunya akan menyampaikan kontra memori banding,” ucap JPU Fauzan usai persidangan.

Dalam dakwaan JPU Nur Ainun Siregar, Disdik Provsu TA 2014 mendapatkan anggaran untuk kegiatan pelayanan administrasi SMK Negeri Binaan Provsu sebesar Rp 43,6 miliar lebih.

Sebesar Rp 12 miliar diantaranya untuk anggaran belanja modal pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik permesinan.

Namun, pencairan yang telah dilaksanakan ke perusahaan tersebut, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam kontrak. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,8 miliar.

(RD)

Berita sebelumyaKapolda Jatim Hadiri Gelaran Vaksinasi 20 Tahun Akabri 2001
Berita berikutnyaMantan Kepala Bappeda Medan Ditangkap di Aceh