DPO Kasus Penguasaan Lahan PT KAI Ditangkap di Rumah Kontrakan

228
Tersangka berinisial TS (rompi orange) saat diamankan. (Ist) 
Tersangka berinisial TS (rompi orange) saat diamankan. (Ist) 

garudaonline – Medan | Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) berhasil menangkap seorang Daftar Pencarian Orang (DPO) berinisial TS di rumah kontrakannya, Jalan Carangin Gang Haji Amsir Pancoran Mas Depok Jawa Barat, Sabtu (10/4/2021).

Tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan PT KAI Medan ini langsung dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dititipkan di RTP Poldasu selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 10 April sampai 29 April 2021.

Asintel Kejati Sumut, Dwi Setyo Budi Utomo melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Sumanggar Siagian menjelaskan kronologis kasus dugaan korupsi yang melibatkan TS.

Pada tahun 1996, telah terjadi sewa menyewa antara seseorang berinisial MAS dengan PT KAI. Kemudian, perjanjian sewa menyewa berlanjut pada tahun 2003. Hingga akhirnya MAS meninggal dunia, sewa menyewa dilanjutkan oleh anaknya, TS.

“Namun, ada klaim sepihak dari TS yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya bernama MAS berdasarkan SK Camat. Lalu, PT KAI melaporkan hal tersebut dan langsung ditangani oleh Tim Jaksa Penyidik Kejati Sumut,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (11/4/2021).

Setelah tim mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 21 November 2019, tersangka dipanggil untuk memberikan keterangan terkait penguasaan lahan tersebut. Sayangnya, tersangka tidak pernah memenuhi panggilan hingga akhirnya diterbitkan DPO oleh Kejati Sumut pada Januari 2020 lalu.

“Lahan seluas 597 meter persegi yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 AA Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Timur pada Senin tanggal 13 April 2020 dieksekusi berdasarkan izin sita dari Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan Nomor: 13/SIT/Pidsus-Tpk/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan surat perintah penyitaan Kajati Sumut Nomor: 689/L.2/Fd.1/04/2020 tanggal 6 April 2020,” pungkas Sumanggar.

Menurutnya, walaupun kontrak telah berakhir, TS tetap menguasai lahan beragam unit usaha dengan menyewakan kembali ke warga. Berdasarkan penghitungan Kantor Akuntan Publik, ditemukan kerugian negara dari sewa menyewa lima tahun ke depan dan lima tahun ke belakang atas lahan seluas 597 meter persegi tersebut mencapai Rp 11.255.502.000.

“Pasal yang disangkakan kepada tersangka yaknu Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” cetus Sumanggar.

Alasan penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka adalah adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka telah melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana serta akibat perbuatan korupsi yang dilakukan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

(rd)

Berita sebelumyaGubernur Keluarkan Surat Edaran Pembatasan Kegiatan Selama Ramadan
Berita berikutnyaMarhaban ya Ramadhan, Kasetukpa Polri Ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa