Eks Pjs Kades Tornagodang dan Pemilik UD Marudut Nunut Jalani Sidang Dugaan Korupsi ADD dan DD

155
Kedua terdakwa saat menjalani sidang

garudaonline – Medan | Eks Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Tornagodang, Jamotan Silaen dan pemilik UD Marudut Nunut, Rahmat Samosir diadili secara virtual di Ruang Cakra III Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (27/7/2021).

Keduanya didakwa melakukan korupsi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Tahun Anggaran (TA) 2017 yang menyebabkan kerugian negara ratusan juta.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wita Nata Sirait, pada tahun 2017, terdakwa Jamotan Silaen selaku Pjs Kades Tornagodang bilang kepada Rudi Pardosi selaku Bendahara bahwa dirinya punya teman yang ingin menjadi pemasok ke Desa Tornagodang.

Saat itu, Jamotan mengaku temannya itu bersedia memberikan ‘Roti Tahun Baru’ kepada perangkat desa. “Pada Maret 2017, Jamotan mengajak Rudi ke rumah terdakwa Rahmat Samosir di Parsoburan. Rahmat mengaku memiliki perusahaan pemasok bernama UD Marudut Nunut,” ujar JPU.

Kemudian, Rahmat mengambil dokumen berupa Akta Perusahaan UD Marudut Nunut, NPWP, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) serta IG (Izin Gangguan) untuk diserahkan kepada Jamotan dan Rudi agar diperiksa.

Setelah memeriksa berkas dan jika nanti pekerjaan selesai, Jamotan mengatakan harus ada memberikan ‘bingkisan natal’ kepada mereka sebagai ucapan terima kasih. Permintaan tersebut disanggupi oleh Rahmat.

Belakangan diketahui, bahwa UD Marudut Nunut adalah fiktif. Rahmat tetap percaya diri dan mengaku bisa bekerjasama dengan panglong yang ada di Parsoburan. Para terdakwa pun mengatur siasat agar UD Marudut Nunut menang menjadi suplier.

“Pada akhir Juli 2017, Jamotan memperkenalkan Rahmat selaku pemilik UD Marudut Nunut sebagai penyedia barang/suplier untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA 2017. Kemudian, Rahmat menjanjikan memberikan ‘bingkisan natal’ kepada masing-masing perangkat Desa,” ucap Wita Nata di hadapan Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihadi Girsang.

Selanjutnya, Rudi melakukan penarikan dan penyerahan uang secara bertahap mulai tanggal 24 Juli 2017 hingga 29 Desember 2017 kepada Rahmat. Belakangan ditemukan laporan hasil audit tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan korupsi dalam pengelolaan ADD dan DD pada Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran.

Ditemukan sejumlah kejanggalan pengerjaan yakni kekurangan volume, penurunan mutu beton, kelebihan bayar upah pekerja pada pekerjaan rabat beton di lima lokasi sebesar Rp 26.292.573,- kekurangan volume pekerjaan tembok penahan tanah sebesar Rp 8.496.200,- kekurangan volume pekerjaan perkerasan jalan di dua lokasi sebesar Rp 59.669.458.

“Kemudian, kelebihan bayar belanja barang/jasa (peralatan tukang) dan sewa alat molen Rp 17.790.224,- penyalahgunaan wewenang dengan tidak menyalurkan pos belanja sesuai peruntukannya Rp 12.054.585,- dan kemahalan harga belanja bahan Rp 20.780.812. Sehingga total keseluruhan kerugian negara berjumlah Rp 145.083.854,” pungkas JPU.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(RD)

Berita sebelumyaKabupaten Langkat Akan Melaksanakan MTQ 2021 Secara Terbatas
Berita berikutnyaKemendagri Dukung Penuh Program Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas