Enam Terdakwa Korupsi Pengadaan Kayak Divonis Berbeda, Mantan Kadis Paling Tinggi

141
Para terdakwa saat mendengarkan putusan. (Ist)
Para terdakwa saat mendengarkan putusan. (Ist)

garudaonline – Medan | Enam terdakwa perkara korupsi pengadaan kayak pada International Toba Kayak Marathon 2017, dihukum bervariasi. Salah satunya, eks Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba), Ultri Sonlahir Simangunsong (51) divonis selama 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan,” tandas Hakim Ketua, Elliwarti dalam sidang virtual di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (24/6/2021).

Majelis hakim berpendapat, pria yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ini terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wita Nata Sira selama 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sementara itu, para terdakwa lain yakni Herkules Butarbutar (44) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sidodo Damero Tambun (39) dan Andika Lesmana (33) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dihukum masing-masing selama 2 tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Padahal, ketiganya dituntut masing-masing selama 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Nora Tambunan selaku Wakil Direktur (Wadir) II CV Citra Sopo Utama diganjar selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sedangkan Shanty Saragih selaku Pemilik CV Citra Sopo Utama divonis selama 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Shanty juga dibebankan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 180 juta.

“Dengan ketentuan, apabila uang pengganti tidak dibayar dan harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ujar hakim. Menanggapi putusan tersebut, penasehat hukum terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

Dalam dakwaan JPU Wita Nata Sira, International Toba Kayak Marathon dengan tema ‘Kayaking On The Top Of Toba Supervulcano’ dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2017 sampai 30 Juli 2017.

Dengan adanya keterbatasan anggaran, acara ditunda menjadi tanggal 24 November 2017 sampai 26 November 2017, di Balige-Marom-Situmurum Kabupaten Toba Samosir.

Lalu, Ultri selaku PPK meminta agar pekerjaan pengadaan kayak tersebut dilaksanakan oleh Shanty Saragih selaku Pemilik CV Citra Sopo Utama. Selanjutnya, Nora Tambunan selaku Wakil Direktur II CV Citra Sopo Utama menandatangani kontrak, masa pelaksanaan 60 hari dengan nilai Rp 199 juta.

“Namun, dalam pelaksanaannya, Nora tidak pernah dilibatkan dalam pembelian kayak. Bahkan, Nora tidak pernah melihat peralatan kayak,” ujar JPU.

Setelah pencairan, Nora langsung menyerahkan uang kepada Shanty. Namun, kayak yang dihadirkan merupakan pinjaman dari Ketua Paddler Sumut, Carles Simson Panjaitan. Meski Shanty dan Nora tidak pernah membeli kayak, namun tetap meminta Ultri untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan

“Kenyataannya, pada tanggal 17 Nopember 2017, Nora mengirim surat Nomor: 30/CV.CSU/2017 perihal pemeriksaan pekerjaan kepada Ultri untuk dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada tanggal 20 Nopember 2017 guna keperluan Berita Acara Serah Terima,” cetus Wita.

Selanjutnya, Ultri menyurati Tim PPHP perihal mengadakan pemeriksaan pekerjaan di lapangan, menerbitkan berita acara dan serah terima. Pada 15 Desember 2017, Ultri menyuruh Sahat Butar-butar ke Kantor PT Inalum untuk mengambil dana bantuan secara tunai sebesar Rp 50 juta.

Dana tersebut diberikan kepada Shanty Saragih sebesar Rp 10 juta dan sisanya Rp 40 juta disimpan Sahat atas perintah Ultri. Kemudian, Carles selaku Ketua Panitia mengajukan proposal kepada Bank Sumut.

“Pada tanggal 23 Nopember 2017, Bank Sumut mentransfer dana ke rekening Paddler Sumut sebesar Rp 107.500.000. Lalu, dua utusan Bank Sumut datang lokasi Pantai Lumban Bul-Bul untuk memantau kegiatan,” ucap JPU.

Carles bersama Shanty malah menunjukkan 5 unit kayak dari Malaysia seolah-olah pembelian menggunakan dana Bank Sumut. Melihat itu, Bank Sumut menempelkan logonya kepada 5 kayak tersebut.

Perbuatan Ultri, Nora, Shanty, Carles, Herkules Butarbutar, Siodo Damero Tambun, Andika Lesmana selaku anggota PPHP juga sebagai pengurus barang terhadap bantuan Hibah dari pihak ketiga atas even pariwisata, yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme keuangan negara/daerah.

“Hasil perhitungan BPKP Perwakilan Sumut, pencairan dari SP2D sebesar Rp 199 juta ditambah bantuan sponsor Rp 157 juta, dipotong pajak Rp 21.709.091, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 334.790.909,” pungkas Wita. (RD)

Berita sebelumyaJenazah Staf Umum PN Medan Dikebumikan Besok
Berita berikutnyaAntar Sabu 8 Kg dari Dumai ke Medan, Mahasiswa Asal Aceh Dipenjara 18 Tahun