Hari Ini, Tilang Elektronik Mulai Diterapkan di 12 Daerah

161

garudaonline-Surabaya | Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mulai, Selasa (23/3/2021).

Penerapan ini secara resmi dilaunching secara virtual oleh Korlantas Polri, dan diikuti 12 Polda di Indonesia.

Dalam launching ETLE ini, Polri akan meluncurkan sebanyak 244 kamera ETLE, dan 12.004 CCTV.

Berikut ini 12 wilayah Kepolisian Daerah yang akan menerapkan tilang elektronik nasional tahap pertama yaitu

1. Polda Metro Jaya (98 titik) 2. Polda Banten (1 titik) 3. Polda Jawa Barat (21 titik) 4. Polda Jawa Tengah (10 titik) 5. Polda DIY (4 titik). 6. Polda Jawa Timur (55 titik)

7. Polda Lampung (5 titik) 8. Polda Riau (5 titik) 9. Polda Jambi (8 titik) 10. Polda Sumatera Barat (10 titik) 11. Polda Sulawesi Selatan (16 titik) 12. Polda Sulawesi Utara (11 titik).

Untuk wilayah Polda yang belum menggunakan ETLE akan menyusul kemudian, dan penindakan akan dilakukan secara semi elektronik.

Peluncuran tilang elektronik nasional tahap satu ini berkaitan dengan program 100 hari kerja Kapolri Jend Pol Listyo Sigit Prabowo.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, inovasi ini dibuat untuk memenuhi keinginan masyarakat, khususnya bidang pelayanan yang dilakukan Ditlantas.

Perubahan-perubahan tersebut menuntut pembenahan organisasi Polri, dalam memenuhi keinginan masyarakat.

“Salah satu  parameter keberhasilan tugas Polri adalah tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan Polri,” kata Nico Afinta.

Nico juga mengatakan, untuk mengakomodir hal itu, jajaran Polda Jatim setiap Satker membuat program-program, sehingga parameter tingkat kepuasan pelayanan masyarakat terhadap Polri bisa tercapai.

Ada tiga tugas pokok Polri yaitu Pertama, melindungi dan mengayomi masyarakat. Kedua, menjaga ketertiban masyarakat. Ketiga, penegakan hukum.

“Tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri, dalam pelaksanaannya Polri harus bekerja dengan stakeholder yang lainnya dalam suatu sistem,”  jelasnya.

Terkait dengan ETLE dan INCAR, kuncinya adalah penegakan hukum, maka Polri harus bekerja sama dengan stakeholder lainnya.

Di antaranya pembayaran denda kita lihat ada bank, terkait dengan delivery sistem di sini kami lihat ada grab dan PT Pos.

“Kita harus meningkatkan komunikasi dengan semua pihak, sehingga program-program yang sudah dicanangkan bisa berjalan dengan baik,” tambah Nico.

Dia berharap, inovasi pelayanan Polri melalui Ditlantas Polda Jatim mampu memaksimalkan pelayanan, sehingga dapat memuaskan masyarakat, sekaligus memberikan rasa aman di saat berlalulintas. (nor)

Berita sebelumyaPolda Sumut Gelar Apel Kesiapan Pencegahan Karhutla
Berita berikutnyaLintas Generasi Perkuat Kepengurusan KAHMI Sumut 2021-2026