Hendro Susanto : Dugaan 16 ‘Siswa Siluman’ di MTsN Binjai Harus Diusut Tuntas

167
Hendro Susanto

garudaonline-Binjai | Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hendro Susanto menyatakan prihatin dengan pemberitaan, seputar dugaan 16 ‘siswa siluman’ dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di MTs Negeri Binjai.

“Kalau benar demikian, hal ini harus diusut tuntas, supaya diketahui siapa saja oknum yang terlibat di dalamnya,” tegas Hendro Susanto, Rabu (16/6/2021).

Jika dalam pengusutan tersebut terdapat indikasi terjadinya pelanggaran, maka semua yang terlibat harus diberikan sanksi, agar menimbulkan efek jera dan tidak terjadi
lagi di kemudian hari.

Menurut Hendro, belum adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan PPDB di MTs Negeri Binjai, sangat disayangkan dan mencoreng wajah dunia pendidikan kita.

Cara-cara seperti itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB, bahwa semua anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan secara adil.

Jangan sampai akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan anak-anak yang memiliki potensi, terganjal lolos seleksi PPDB.

“Kalau di awal saja sudah begini, bagaimana nanti wajah dunia pendidikan kita di masa depan,” tanya Hendro prihatin seraya meminta semua pihak agar sama-sama menjaga
kualitas pendidikan.

Terkait dengan dugaan munculnya 16 ‘siswa siluman’ di MTsN Binjai itu, Hendro minta supaya pihak Kantor Kementerian Agama hendaknya bisa segera melakukan pengusutan
secara tuntas.

“Selanjutnya, hasil pengusutan yang dilakukan pihak Kemenag harus disampaikan kepada publik secara terang benderang, khususnya kepada masyarakat di Binjai-Langkat,
supaya mereka mengetahui permasalahan sebenarnya,” kata Hendro.

Jika dugaan siswa siluman tersebut bisa dituntaskan, pihaknya sangat berterimakasih dan mengapresiasi kinerja Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara.

“Sebaliknya, kalau tidak bisa dituntaskan oleh Kemenag Sumatera Utara, saya akan membuat laporan ke pimpinan Komisi VIII DPR-RI,” tegas Hendro Susanto.

Kalau ada indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB di MTS Negeri Binjai, supaya ditindak. “Dan, kalau perlu dicopot dari jabatannya.(UJ)

 

Berita sebelumyaDivonis Percobaan, Julianna Phan dan Putra Martono Terbukti Berzinah
Berita berikutnyaGelar Sosialisasi, Itjen Kemendagri Dukung Percepatan Izin Berusaha di Daerah