garudaonline-Medan | Mencuatnya kehebohan dan simpang siur seputar sumbangan (hibah) sebesar Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio, harus disikapi dengan bijaksana.
Pengusutan kasus tersebut oleh pihak berwajib harus dihormati dan isu tersebut juga sebaiknya tidak dikembangkan pada hal lain di luar fakta yang ada.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto menjawab pertanyaan wartawan di gedung dewan, Selasa (3/8/2021).
Menurut Hendro, masyarakat Indonesia harus selektif dalam menyikapi berbagai informasi seputar kasus tersebut, sehingga tidak dimanfaatkan untuk hal lain yang bahkan berpotensi memunculkan hal-hal berbau SARA
“Kita harus mewaspadai hoax sumbangan Rp2 triliun, yakni opini yang dibentuk oleh oknum-oknum tertentu yakni membanggakan bantuan Rp2 triliun, lalu menyudutkan pihak lain dan kaum pribumi,” kata Hendro.
Ketua Komisi A DPRD Sumaterta Utara ini menekankan, banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kasus yang tengah hangat menjadi perbincangan di tengah masyarakat tersebut.
“Pertama, harus ada cek dan ricek sebelum melaksanakan kegiatan apa saja yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19,” kata wakil rakyat dari dapil Kota Binjai-Kabupaten Langkat ini.
Terkait hal itu, Hendro Susanto menyayangkan indikasi ketidakakuratan data, yang membuat Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri, terlibat dalam kegiatan penyerahan dana tersebut.
Biasanya, sebut politisi yang vokal dan selalu responsif ini, aparat kepolisian memiliki data akurat sebelum melaksanakan sebuah kegiatan.
“Artinya, ada indikasi bahwa Kapolda Sumsel kurang memahami visi misi dan tagline Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yakni Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan),” ujarnya.(UJ)
