Istri Tersangka Dicabuli, KontraS Minta Fokus Perlindungan Korban

205
Amin Multazam Lubis

garudaonline – Medan | Polisi di Sumatra Utara tengah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir karena kelakuan oknum.

Mulai dari kasus penjualan barang bukti sabu, pemukulan pelanggar lalu lintas hingga pelecehan seksual terhadap istri tersangka kasus narkoba yang diduga dilakukan oleh RHL oknum personel Polsek Kutalimbaru.

“Ini sangat memalukan. Kasus dugaan pelecehan seksual ini menjadi tamparan keras bagi Polri,” ungkap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, Amin Multazam Lubis, Kamis (28/10/2021).

Amin mengatakan, harus ada penegakan hukum yang tegas kepada oknum yang menjadi pelakunya. Selain sanksi dari internal kepolisian, oknum tersebut harus diproses dengan pidana umum.

“Penegakan hukum harus memberikan keadilan bagi korban,” ungkap Amin.

Selain penegakan hukum, Amin juga memberikan catatan soal perlindungan terhadap korban. Amin mendesak Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) supaya memberikan perlindungan kepada korban.

“Dalam kasus – kasus seperti ini, negara harus hadir. Selain memberikan perlindungan,  pemulihan terhadap korban juga harus dilakukan,” ucap Amin.

Amin juga mendesak kepolisian supaya bisa lebih transparan dalam pengungkapan kasus. Sehingga publik tahu, jika saat ini polisi benar – benar komitmen untuk menindak oknum personel yang berulah.

“Ini juga menjadi evaluasi dan efek jera bagi para oknum dalam bertindak,” pungkasnya.

Sebelumnya, dugaan pencabulan itu diduga hanya dilakukan RHL. Bermula pada 4 Mei 2021 lalu. Saat itu, Polsek kutalimbaru menangkap 2 tersangka kasus narkoba. Korban juga ikut ditangkap.

Namun belakangan korban dibebaskan. Kabid Propam Polda Sumut Kombes Donald Simanjuntak tidak merinci kenapa korban dibebaskan. Pasca itu, korban dan RHL janji bertemu di hotel. Di sana diduga korban dilecehkan.

Donald pun mengatakan, oknum personel melecehkan korban yang saat itu tengah hamil. “Pada saat itu sesuai keterangan si korbannya sedang dalam keadaan hamil,”ujarnya.

“Kalau memang nanti keterangan terbukti, tentunya sanskinya adalah kita lakukan kode etik dengan sanksi PTDH (pemecatan tidak dengan hormat),” bebernya.

(Nor)

Berita sebelumyaDeklarasi Luhut For Presiden: Luhut Sosok Tepat Gantikan Jokowi
Berita berikutnyaOmbudsman Kritik Syarat PCR Bagi Penumpang Pesawat