Jaksa Sebut Akta Nomor 8 Tak Sesuai Prosedur, PH Korban Minta Polisi Terbitkan DPO

134
Saksi Yetty saat memberikan keterangan di persidangan

garudaonline – Medan | Sidang perkara dugaan penggelapan aset warisan melalui akta palsu dengan terdakwa David Putra Negoro alias Lim Kwek Liong kembali digelar di Ruang Cakra VI Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (21/9/2021).

Dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Chandra Priono Naibaho dan Paulina menghadirkan saksi, Yetty (35) selaku mantan pegawai di Kantor Notaris Fujianto Ngariawan.

Di hadapan Hakim Ketua, Dominggus Silaban, saksi Yetty menyebutkan bahwa dirinya bekerja selama kurang lebih satu tahun setengah di Kantor Notaris Fujianto Ngariawan tepatnya sejak 2007 hingga akhir 2008 lalu.

“Selama saksi bekerja di Kantor Notaris Fujianto Ngariawan, pernah tidak saksi melihat para pihak yang tanda tangannya ada dalam akta (Akta Nomor 8 Tentang Perjanjian Kesepakatan) ini ?,” tanya JPU Chandra.

Meski mengaku lupa prosedur kerja dan kesaksiannya dalam pembuatan akta sebagai pegawai, Yetty mengakui bahwa dia tidak pernah melihat para pihak dalam akta nomor 8 yang diterbitkan pada 21 Juli 2008 lalu itu.

Saksi juga mengatakan tidak mengenal dan tidak pernah melihat terdakwa ketika bekerja di Kantor Notaris Fujianto Ngariawan. “Saya lupa, pak. Saya nggak pernah tau (soal kedatangan para pihak ke kantor notaris),” sebut Yetty.

Begitu juga ketika ditanya majelis hakim tentang isi akta yang dibuat di kantor notaris tersebut, saksi mengaku tidak pernah mengetahuinya. Namun, saksi mengaku bahwa isi akta biasanya disampaikan langsung oleh Notaris Fujianto kepada pada pihak meskipun dia tak pernah melihatnya langsung.

“Saya lupa, pak. Saya nggak pernah tau, biasanya pak notaris yang menyampaikan ke pihak-pihak. Tapi saya nggak tau kalau pas disampaikan,” cetus Yetty. Usai mendengarkan keterangan saksi, hakim menunda persidangan hingga pekan depan.

Di luar persidangan, JPU Chandra Naibaho yang diwawancarai sejumlah wartawan menjelaskan, ada dugaan bahwa akta nomor 8 dibuat tak sesuai prosedur sesuai peraturan undang-undang kenotarisan.

“Dalam akta itu, saksi ini juga menandatangani sebagai salah satu saksi. Tapi dia mengatakan sama sekali tidak pernah melihat saksi pelapor atau para pihak lain datang menghadap ke kantor notaris. Padahal seharusnya dalam perintah undang-undang kenotarisan para pihak wajib menghadap langsung dan diperkenalkan oleh notaris sebelum menandatangani akta yang dibuat,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum korban/pelapor, Longser Sihombing mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat Kakanwil Kemenkum HAM Sumut selaku Ketua Majelis Pengawas Notaris dan Ketua Majelis Kehormatan Notaris perihal diterimanya permohonan banding yang dilayangkan pihaknya sejak tanggal 28 April 2020 terkait dugaan pelanggaran etik profesi notaris.

“Jadi, isi suratnya Kanwil Kemenkum HAM Sumut memberikan kami kesempatan untuk kembali membuktikan adanya tindakan pelanggaran etik yang dilakukan oknum Notaris Fujiyanto dalam menerbitkan akta nomor 8 tersebut,” katanya.

Selain itu, Longser juga meminta kepada Polrestabes Medan untuk menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Fujianto Ngariawan selaku notaris dan tersangka Lim Soen Liong alias Edi.

“Alasannya, karena setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangkan dan dipanggil dua kali oleh penyidik Polrestabes Medan, keduanya tidak mengindahkan dua kali panggilan penyidik untuk diperiksa. Atas dasar itu kami meminta agar Kapolrestabes Medan menerbitkan DPO agar kedua tersangka tersebut hadir untuk diperiksa” pungkas Longser.

(RD)

Berita sebelumya391 ASN Pemkab Aceh Timur Terima Piagam Penghargaan
Berita berikutnyaOknum Pegawai Rutan Madina Ditangkap Polisi Usai Aniaya Santri