Kasus Kekerasan yang Dilakukan Aparat di Sumut Masih Tinggi

143
Peringatan Hari Anti Penyiksaan di Sumut diisi dengan teatrikal di depan Lonsum Medan

garudaonline – Medan | Setiap tanggal 26 Juni masyarakat seluruh dunia memperingati hari internasional menentang penyiksaan.

Hal ini merupakan wujud penghormatan terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia yang mulai berlaku pada 26 Juni 1987.

Memperingati hari anti penyiksaan tahun ini, KontraS Sumatera Utara merilis beberapa temuan terkait situasi penyiksaan di Sumatera Utara.

KontraS mencatat mulai Juli 2020 hingga Juni 2021, setidaknya terdapat 8 kasus dugaan penyiksaan.

Angka ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu (Juli 2019- Juni 2020) dimana KontraS menerima 9 pengaduan kasus.

“Jumlah ini masih merupakan kasus-kasus yang kami monitoring maupun dampingi secara langsung. Mengingat keterbatasan akses dan informasi, angkanya diyakini jauh lebih besar” ujar Koordinator KontraS, Amin Multazam.

Mengacu pada konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi menjadi UU No 5 Tahun 1998, suatu perbuatan dikategorikan sebagai penyiksaan ketika memenuhi beberapa unsur.

Pertama dilakukan dengan sengaja. Kedua, menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani. Ketiga, Dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengatahuan pejabat publik dan terakhir bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukum, mengancam, memaksa, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi.

“Walaupun definisi dalam konvensi anti penyiksaan juga mencakup beberapa
tindakan individual, namun keterlibatan aktor negara menjadi indikator penting. Unsur inilah yang membedakan penyiksaan dengan tindak pidana penganiayaan,” jelas Amin.

Dari sisi motif, mencari informasi (keterangan atau pengakuan) menjadi alasan mengapa penyiksaan masih dilakukan. Selain itu penyiksaan juga dilakukan dalam rangka menghukum secara sewenang-wenang.

Di beberapa kasus penyiksaan tidak langsung dilakukan oleh aparat. Di dalam tahanan misalnya, penyiksaan justru dilakukan oleh sesama tahanan atas pembiaran atau bahkan perintah dari aparat yang berwenang.

“Seakan-akan penghukuman sepihak itu akan membuat efek jera bagi pelaku, padahal sesungguhnya hal ini menunjukan ketidakcerdasan dan bentuk arogansi
kekuasaan,” tegas Amin.

Sumatera Utara, menurut Amin, merupakan salah satu daerah yang menyumbang angka penyiksaan cukup tinggi setiap tahunnya.

Praktek penggunaan kekuatan berlebihan serta arogansi aparat keamanan Negara disinyalir menjadi salah satu penyebab mengapa angka penyiksaan selalu tinggi.

Salah satunya dapat dilihat dari maraknya penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian.

Dengan dalih bahwa praktek tersebut merupakan tindakan tegas dan terukur, maka akuntabilitas penggunaan senjata api menjadi persoalan yang tidak lagi diperhatikan.

Kerancuan atas tafsir tindakan tegas dan terukur mengakibatkan terjadinya penggunaan kekuatan berlebihan, hingga menjurus pada praktek penyiksaan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi.

Dalam amatan KontraS, suguhan kejadian serupa terjadi hampir setiap hari. Kebencian masyarakat pada pelaku tindak pidana yang menjadi musuh opini publik menjadi alasan pemakluman atas kekerasan yang dilakukan aparat. Hal ini tanpa sadar melahirkan laten kekerasan dalam penegakan hukum.

Padahal, menurut Amin, jika melihat fakta di lapangkan, angka tindak pidana sama sekali tidak mengalami penurunan ketika aparat keamanan menggunakan kekuatan berlebihan. Yang bermunculan justru persoalan baru seperti salah tangkap, rekayasa kasus hingga peradilan sesat.

“Artinya, penyiksaan dan penggunaan kekuatan berlebihan bukanlah solusi dalam penegakan hukum. Aparat keamanan harusnya mengoptimalkan kekuatan dan kewenangannya pada upaya memutus mata rantai kejahatan. Sekaligus memastikan berjalannya proses hukum yang tegas dan berkeadilan,” ungkapnya.

Mayoritas pelaku penyiksaan justru tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Aparat yang melakukan penyiksaan, tidak diproses secara hukum. Bahkan alat bukti yang diperoleh dengan menyiksa, diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Akibatnya, pelaku dapat dengan bebas melakukan penyiksaan atas nama penegakan hukum tanpa kuatir terjerat sanksi.

Di tengah situasi penyiksaan yang semakin mengkhawatirkan, KontraS berharap momentum hari anti penyiksaan menjadi media konsolidasi bagi seluruh masyarakat sipil untuk mendukung korban penyiksaan, khususnya di Sumatera Utara bersama-sama menguatkan jaringan advokasi dalam mengentaskan kasus penyiksaan, melakukan pemantauan serta pengorganisasian untuk penguatan korban penyiksaan.

“Jangan sampai masyarakat sipil justru terbiasa dengan praktek penyiksaan. Perlu
dicatat bahwa bebas dari penyiksaan merupakan hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun,” tutup Amin.

(Nor)

Berita sebelumyaBobby Nasution Harap Layanan Drive Thru Rapid Tes Covid Lapangan Merdeka Dibuka Kembali
Berita berikutnyaPresiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Jelang HUT ke-75 Bhayangkara