Kasus Mafia Tanah Jadi Perhatian Jaksa Agung, Kejatisu Bentuk Tim Khusus

89
Kajati Sumut IBN Wiswantanu. (Ist) 
Kajati Sumut IBN Wiswantanu. (Ist) 

garudaonline – Medan | Kasus mafia tanah menjadi perhatian besar bagi Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Aksi para sindikat mafia tanah tersebut bisa berdampak pada pembangunan nasional dan memicu konflik sosial.

Mengantisipasi hal itu, Jaksa Agung meminta para Kepala Satuan Kerja seperti Kepala Kejaksaan tinggi (Kajati) maupun Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) agar segera membentuk Tim Khusus (Timsus).

Tim tersebut bertugas untuk menanggulangi para sindikat mafia tanah. Menyikapi perintah Jaksa Agung, Kepala Kejatisu (Kajatisu), IBN Wiswantanu menindaklanjuti kasus dugaan tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi.

“Masalah tanah yang memenuhi kualifikasi korupsi tersebut yakni kasus dugaan korupsi kegiatan perambahan Kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang,” ujar Kajatisu didampingi Kasi Penkum, Yos A Tarigan, Kamis (10/2/2022).

Menurut Wiswantanu, kasus dugaan korupsi kegiatan perambahan Kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Langkat sudah ditingkatkan ke penyidikan.

“Untuk perkara lain, penyelidikan kasus dugaan korupsi suaka margasatwa di Kabupaten Deliserdang dan kegiatan perambahan hutan lindung di Kabupaten Sergai yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara,” paparnya.

Proses penyidikan dan penyelidikan dua kasus masalah tanah yang saat ini sedang berlangsung, lanjut Kajatisu, apabila masyarakat menemukan dugaan mafia tanah segera laporkan dengan data serta fakta yang jelas.

Kemudian, apabila masyarakat ada menemukan adanya keterlibatan jaksa atau pegawai kejaksaan yang memback-up mafia tanah, segera dilaporkan.

“Jangan hanya beropini atau menyampaikan sesuatu tanpa didukung data dan fakta yang kuat. Laporkan dengan data dan fakta yang lengkap. Kita akan proses setiap pengaduan yang berkaitan dengan mafia tanah. Apabila laporan yang diberikan tidak terbukti akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang melaporkan,” tandas Wiswantanu.

Kemudian, adanya pemberitaan bahwa Kejatisu menerima gratifikasi lahan eks HGU PTPN II secara tidak sah seluas 10 hektar yang terletak di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deliserdang atas nama Kejatisu dengan Nomor SK: 188.44/364/KPTS/2021 tanggal 1 Juli 2021, Wiswantanu menegaskan bahwa tanah tersebut telah melalui proses pemberian hak sesuai aturan perundang-undangan.

“Tanah tersebut sudah masuk dalam Penetapan Nominatif sebagai penerima hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari HGU PT PN II kepada Kejatisu yang terletak di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, seluas 10 hektar. Untuk selanjutnya, secara peraturan perundang-undangan, kami (Kejatisu) akan menyelesaikan proses pensertifikatan,” tegasnya.

Mantan Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung ini menambahkan, Kejatisu sangat atensi terhadap permasalahan hukum khususnya mafia tanah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah.

“Kita juga perintahkan Tim Khusus untuk segera mengantisipasi jika terjadi ekses negatif dan gesekan horizontal akibat pemberantasan mafia tanah,” tambah Wiswantanu. (RD)

Berita sebelumyaPolda Sumut Gelar Vaksinasi Booster Kerjasama Gojek dan Poltekpar
Berita berikutnyaHadapi Lonjakan Covid-19, Kapolri : Harus Dilakukan dengan Upaya Maksimal