Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengubah status direksi dan komisaris BUMN. Mereka kini tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara. Perubahan ini memicu kajian mendalam dari berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.
Pasal 9G UU BUMN yang baru secara tegas menyatakan, “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.” Implikasi dari perubahan ini terhadap penegakan hukum kini menjadi sorotan utama.
Kajian KPK dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji dampak perubahan status direksi dan komisaris BUMN terhadap penegakan hukum. Kajian ini melibatkan Biro Hukum dan Kedeputian Penindakan KPK.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa KPK sebagai pelaksana undang-undang, harus menjalankan aturan yang berlaku. Penegakan hukum, menurutnya, tidak boleh menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan.
Tessa menambahkan, kajian ini penting untuk menentukan sejauh mana aturan baru ini akan mempengaruhi wewenang KPK dalam menangani kasus-kasus di lingkungan BUMN. Ia belum bisa memastikan apakah direksi BUMN masih dapat dijadikan tersangka. Hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Sikap Kejaksaan Agung Terhadap Kasus Fraud di BUMN
Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menyatakan akan melakukan kajian mendalam terhadap UU BUMN yang baru. Kajian ini difokuskan pada aspek penegakan hukum dan kewenangan Kejaksaan Agung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa Kejagung akan terus melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap kewenangannya dalam UU BUMN yang baru.
Meski direksi dan komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara, Kejagung menegaskan penegakan hukum tetap dapat dilakukan jika ditemukan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.
Harli menekankan bahwa jika ada indikasi fraud, persekongkolan jahat, atau penipuan yang mengakibatkan BUMN menerima aliran dana negara, maka hal tersebut masih dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Proses penyelidikan akan menjadi kunci untuk melihat apakah dalam suatu peristiwa di lingkungan BUMN terdapat unsur tindak pidana fraud dan aliran dana negara. Hal ini akan menjadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Koordinasi Kementerian BUMN dan Lembaga Penegak Hukum
Menteri BUMN, Erick Thohir, telah melakukan kunjungan ke KPK untuk membahas sinkronisasi penegakan hukum pasca perubahan UU BUMN.
Erick menekankan pentingnya sinkronisasi dan kesepakatan yang efektif dalam penegakan hukum agar sesuai dengan perubahan dalam UU BUMN dan penugasan Kementerian BUMN.
Ia menyadari bahwa UU BUMN yang baru masih perlu penyempurnaan dan pembahasan lebih lanjut, khususnya mengenai definisi turunan dari perubahan status direksi dan komisaris BUMN.
Erick menambahkan, pemerintah berupaya merapikan aturan sebelum implementasi secara penuh agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahan interpretasi.
Perubahan status direksi dan komisaris BUMN menjadi fokus utama dalam diskusi antara pemerintah dan lembaga penegak hukum. Kajian yang dilakukan oleh KPK dan Kejagung diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi konflik dalam penegakan hukum di lingkungan BUMN ke depannya. Proses ini membutuhkan waktu dan kolaborasi yang baik untuk mencapai kesimpulan yang komprehensif dan adil bagi semua pihak.
