Kekerasan Seksual Melonjak, RUU PKS Harus Disahkan

568

garudaonline – Medan | Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) merupakan payung hukum yang penting untuk segera disahkan. Sebab saat ini Indonesia berada pada kondisi darurat kekerasan seksual dengan jumlah kasus kekerasan seksual setiap tahun terus meningkat.

Berdasarkan data catatan tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual tahun 2018 sebanyak 5.280, tahun 2019 sebanyak 4.898, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Januari-Oktober 2020 sebanyak 659 kasus.

Sementara berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA tahun 2020 mencatat kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 6.177 kasus.

“RUU PKS ini merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik,” kata Ketua FJPI, Uni Lubis dalam Journalist Workshop yang diadakan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) bekerjasama dengan The Body Shop dan IDN Times dengan tema ‘Indonesia Darurat Kekerasan Seksual dan Pentingnya Pengesahan RUU PKS untuk Melindungi Warga Negara Indonesia dari Kekerasan Seksual’, Sabtu (20/3/2021).

Aryo Widiwardhono, CEO The Body Shop®️ Indonesia mengatakan, The Body Shop®️ adalah sebuah perusahaan yang percaya bahwa sebuah bisnis bisa memiliki peran lebih dari sekadar transaksi jual beli, tetapi memiliki kapasitas untuk mengedukasi dan mendorong perubahan baik.

“Bagi kami, isu kekerasan seksual itu penting untuk didorong dan kami melakukan kampanye Stop Sexual Violence karena Indonesia sudah darurat kekerasan seksual. Kami akan mengawal terus dengan semangat dan tekad perjuangan hingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan,” ujar Aryo.

Sementara itu, Program Officer International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Megawati mengatakan, keberadaan RUU P-KS merupakan langkah maju yang tidak hanya bicara tentang tindak pidana terhadap pelaku, juga rehabilitasi bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

“Hal penting dari RUU ini adalah memberikan perlindungan, penanganan dan pemulihan bagi korban, yang selama ini tidak diatur dalam UU yang telah ada,” ujar Megawati.

Psikolog dari Yayasan Pulih, Ika Putri Dewi menambahkan perspektif tentang gender perlu dipahami secara mendalam untuk memahami kasus kekerasan seksual yang terjadi.

“Akar dari kekerasan berbasis gender ini adalah penyalahgunaan relasi kuasa, perspektif HAM dan gender yang minim serta budaya patriarki. Oleh karena itu, tulisan jurnalisme berperspektif gender akan dapat menjadi kekuatan untuk mengajak yang lain menaruh empati terhadap korban kekerasan seksual, hingga menolong untuk menghentikan dan mencegah kekerasan seksual terjadi.

Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta Yulianti Muthmainah menyebutkan RUU PKS ini senafas dengan Islam. “Islam mengajarkan amar makruf nahi mungkar, mengajarkan kita untuk menghindari kemungkaran,” jelasnya.

Ratu Ommaya, Public Relations and Community Manager The Body Shop®️ Indonesia mengatakan The Body Shop®️ Indonesia berkolaborasi dengan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia untuk menjalankan peran advokasinya dengan merangkul berbagai pihak, termasuk rekan-rekan media dalam meningkatkan awareness masyarakat terhadap isu Kekerasan Seksual.

“Kami memerlukan dukungan dari rekan-rekan media dalam pemberitaan ke publik, termasuk bisa mendorong publikasi suatu isu hingga mendapat atensi publik hingga mendapatkan proses hukum. Dengan ini semoga akan tercapainya tujuan kita bersama, yakni pengesahan RUU PKS,” papar Ratu. (NOR)

Berita sebelumyaNgeri! Gegara Pohon Pinang Ditebang, Anak Tebas Kepala Ayahnya Pakai Parang
Berita berikutnyaDua Sopir Angkot Berkelahi di Perumnas Mandala, Seorang Tewas