Ketua DPRD Minta Pemko Binjai Tempatkan Pejabat Sesuai Kompetensi

110
Ketua DPRD Binjai H Noor Sri Alamsyah Putra ST

garudaonline-Binjai | Menanggapi kekosongan kursi di sejumlah jabatan Kepala Dinas di lingkungan Pemko Binjai, menjadi sorotan kalangan legislatif.

Hal itu mencuat setelah beredarnya kabar pejabat ‘pesanan’ oknum tertentu yang disinyalir akan menempati jabatan eselon II.

Meski Sekda menepis kabar itu, namun Ketua DPRD Binjai H Noor Sri Alamsyah Putra ST mengingatkan, agar penempatan pejabat tetap menjaga prinsip the right man on the right place.

Penempatan pejabat harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, karena hal itu akan berdampak langsung terhadap kelancaran jalannya roda pemerintahan.

“Dalam hal ini, Wali Kota Binjai Amir Hamzah harus selektif,” tegas Kires, sapaan karibnya, Kamis (1/7/2021).

Secara khusus, Kires menyebut Fraksi Golkar akan mengawal rotasi jabatan di lingkungan Pemko Binjai, karena manajemen SDM sangat penting dalam sebuah sistem.

Prinsip the right man on the right place dalam organisasi pemerintahan menjadi perhatian serius bagi kita bersama.

Untuk itu, Kires mengingatkan, agar ditempatkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya, agar pekerjaan bisa berjalan dengan optimal.

“Sebab saya dengar, isunya ada lobi-lobi oleh oknum terkait lelang jabatan di lingkungan Pemko Binjai,” pungkas kires, yang juga Ketua DPD Golkar Binjai, Kamis (1/7/2021).

Sebelumnya, Sekda Irwansyah Nasution menjelaskan soal lelang jabatan yang nantinya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, hal itu kini belum bisa dilakukan, karena masa jabatan Wali Kota Binjai belum genap enam bulan, usai dilantik pada Februari 2021 lalu.

Seperti diketahui, sejumlah jabatan lowong yang kini diisi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Di antaranya Kasat Pol PP, Kepala BKD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag), dan Kalaksa BPBD. (anora)

 

Berita sebelumyaBupati Langkat : Pendapatan Daerah TA 2020 Sebesar Rp2,1 Triliun
Berita berikutnyaDi Langkat : Lokasi Wisata Tutup, Hajatan Dilarang