KontraS Sumut : Food Estate Hasilkan Konflik Berkepanjangan

359

garudaonline – Medan | Koordinator KontraS Sumatera Utara (Sumut), Amin Multazam mengatakan proyek Food Estate di Desa Riaria, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut masih menuai banyak persoalan. Jika tidak disikapi secara bijak, agenda Proyek Strategis Nasional ini justru potensial menghadirkan konflik berkepanjangan. 

“Persoalan mendasar adalah terkait penerimaan masyarakat dalam memandang Food Estate. Di Desa Riaria misalnya, sekalipun masyarakat dengan senang hati menyambut kebijakan tersebut, namun tetap saja potensi lahirnya persoalan baru sangat besar,” kata Amin, Selasa (2/3/2021).

Misalnya saja, kata Amin, penentuan tapal batas lahan yang disertifikatkan, aturan pengelolaan yang sepenuhnya bergantung pada instruksi pemerintah, hingga berubahnya pola pertanian masyarakat dari kemenyan, andaliman menjadi kentang, bawang merah dan bawang putih.

“Selama ini masyarakat hidup dari tanaman kemenyan dan andaliman dengan metode pengambilan hasil 2 minggu sekali. Berubahnya jenis tanaman memaksa masyarakat harus setiap hari turun ke lahan. Perbedaan pola bertani secara mendadak tentu berpengaruh pada kinerja dan hasil yang diharapkan,” sebutnya.

Belum lagi terkait masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta. Rencana pembangunan Food Estate dalam skala besar justru ditenggarai sebagai salah satu penyebab berkurangnya luasan hutan adat Pandumaan-Sipituhuta.

“Terbitnya SK.8172/MENLHK PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020 tentang Penetapan Hutan Adat Tombak Hamijon seluas 2.393,83 hektare menimbulkan tanda tanya besar. Luas hutan adat yang mereka terima jauh menyusut dari usulan awal yang mencapai 6.000 hektare,” terangnya.

Munculnya berbagai polemik itu disebabkan pemerintah tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan pembangunan Food Estate. Proses penentuan lahan, sosialisasi dan persiapan penanaman pun dilakukan tidak lebih dari 5 bulan.

“Potensi konflik semakin besar jika melihat pengembangan Food Estate menggunakan pendekatan pertahanan dan keamanan. Ini dibuktikan dari leading sector proyek Food Estate dipegang oleh Kementerian Pertahanan, bukan Kementerian Pertanian,” urainya.

Terjemahannya di lapangan, kata Amin bisa dilihat melalui wacana Pelibatan Komponen Cadangan (Komcad) yang baru-baru ini telah memiliki payung hukum melalui PP 3/2021. Ada juga surat Telegram Kapolri Nomor ST/41/I/Ops.2./2021 yang mendukung kebijakan pemerintah membangun ketahanan pangan nasional. Potensi konflik dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sangat mungkin terjadi kapan saja.

“Polemik lain adalah soal potensi deforestasi hutan di Sumut. Sekalipun hingga saat ini pembangunan Food Estate di Sumut masih berada di luar kawasan hutan (215 Hektare), namun lahirnya Permen LHK 24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate bisa menjadi pintu gerbang deforestasi,” ucapnya

Amin menambahkan KontraS sangat sepakat jika ancaman krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 segera diatasi. Namun mengatasinya bukan dengan mempercepat laju pembangunan Food Estate. Dalam banyak aspek, ketergesa-gesaan membangun proyek ini mengakibatkan berbagai persoalan baru. Mulai dari potensi konflik hingga mendorong massifnya kerusakan lingkungan.

“Kemasan proyek Food Estate sebagai solusi ketahanan pangan tidak seindah kenyataan. Pemerintah harusnya mengkaji ulang rencana pembangunan Food Estate berskala besar di Sumut. Mengatasi persoalan pangan adalah dengan melaksanakan Reforma Agraria yakni melakukan penataan ulang struktur penguasaan tanah, lalu kemudian mendistribusikannya pada petani dan masyarakat kecil,” ujarnya.

Sementara itu, Staff Kajian dan Penelitian KontraS, Rahmad Muhammad menilai Permen LHK 24/2020 menyediakan mekanisme perubahan hutan lindung menjadi Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (KHKP) guna mendukung proyek Food Estate.

“Regulasi tersebut memang menyatakan bahwa hanya hutan lindung yang tidak lagi berfungsi lindung yang boleh digunakan. Padahal idealnya pemerintah mengambil kebijakan memperbaiki hutan lindung yang sudah rusak, bukan sebaliknya,” terangnya. (NOR)

Berita sebelumyaPerkuat Layanan Logistik di Kuala Tanjung, Pelindo Gandeng DHL
Berita berikutnyaPlh Bupati Labuhan Batu Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran