Korupsi Dana Desa, Eks Kades Bulungihit Dituntut 7 Tahun

170

garudaonline – Medan | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Septian Tarigan menuntut eks Kepala Desa (Kades) Bulungihit Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sarpin (67) selama 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Pria yang sempat buron ini dinilai terbukti menyelewengkan dana desa yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 967 juta.

“Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Sarpin selama 7 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” tandas JPU dalam sidang virtual di Ruang Cakra II Pengadilan Tipikor Medan, Senin (14/6/2021).

Dalam amar tuntutan JPU, adapun yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi dan belum mengembalikan kerugian keuangan negara. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum.

“Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Septian Tarigan. Usai mendengar tuntutan, Hakim Ketua, Mian Munthe menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda nota pembelaan (pledoi).

Dalam dakwaan JPU Septian Tarigan, terdakwa Sarpin merupakan Kades Bulungihit periode tahun 2016-2022. Pada APBDes Bulungihit Tahun Anggaran (TA) 2016 sejumlah Rp 1.033.492.435, yang dialokasikan untuk dana desa dua kali dan pendapatan bagi hasil.

“Sementara pada APBDes TA 2017 sebesar Rp 1.483.798.009, terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp 607.427.000, Dana Desa (sumber APBN 2017) Rp 786.164.000 dan pendapatan bagi hasil Rp 24.986.000,” ujar JPU. Selain itu, ada juga anggaran yang jumlahnya juga mencapai miliaran rupiah pada TA 2018. Begitu juga pada tahun 2019.

Pada Juni 2019, terdakwa memerintahkan Kiki Romanto Susilo selaku Bendahara untuk merincikan jumlah dana yang harus dikembalikan Ke rekening kas Desa Bulungihit. “Hal itu dilakukan agar ADD tahap pertama sebesar 50 persen TA 2019 dan dana desa tahap pertama sebesar 20 persen dapat dicairkan,” cetus Septian Tarigan.

Namun, setelah dirincikan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Labura Nomor: 700/463/INSP.IW.IV/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 terdapat kekurangan volume atas dua paket pekerjaan konstruksi TA 2016 dengan total nilai Rp 5.628.011.

Tidak hanya itu, terdapat temuan atas belanja yang tidak diyakini kebenarannya TA 2017 senilai Rp 51.400.000 dan kekurangan volume atas enam paket pekerjaan konstruksi TA 2017 dengan total Rp 21.595.589. Selanjutnya, pengembalian Silpa APBDes Bulungihit TA 2018 sebesar Rp 365.163.430, yang terdiri dari dana desa Rp 218.063.430,00 dan ADD Rp 147.100.100.

“Terdakwa dan Bendahara mencairkan uang sejumlah Rp 926.192.381. Uang itu kemudian dikuasai terdakwa. Pencairan uang kemudian berlanjut pada November 2019. Terdakwa dan Bendahara kembali mencairkan uang Rp 150 juta di Bank Sumut. Pencairan uang tersebut berlanjut dibuat terdakwa,” pungkas JPU.

Ternyata, tindakan yang dilakukan terdakwa dalam menggunakan dan mengelola sendiri anggaran yang telah dicairkan dari rekening kas Desa Bulungihit tanpa melibatkan perangkat desa lain. Dari Laporan Hasil Perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Pemkab Labura, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 967.274.848. (RD)

Berita sebelumyaGubernur Sumut Perpanjang PPKM Hingga 28 Juni
Berita berikutnyaAKBP Edi Suranta Sinulingga SIK, Pemimpin yang Dicintai Anggota dan Masyarakat