Korupsi Dugaan Penyimpangan Investasi, Direktur PT Tanjung Siram dan Mantan KCP Bank Syariah Disidang

170
Dua terdakwa saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan. (Ist)
Dua terdakwa saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan. (Ist)

garudaonline – Medan l Dua pria yang didakwa telah melakukan korupsi penyimpangan investasi hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 32,5 miliar, menjalani sidang perdana secara virtual di Ruang Cakra II Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (25/6/2021).

Keduanya yakni mantan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri (BSM) Perdagangan, Dhanny Surya Satrya dan Direktur PT Tanjung Siram, Memet Soilangon Siregar.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asor Olodaiv DB Siagian, perkara ini bermula pada November 2009 hingga April 2016. Terdakwa Dhanny Surya Satrya menerima permohonan investasi dari PT Tanjung Siram.

“Dhanny selaku KCP Bank Mandiri Syariah Perdagangan saat itu, mengeluarkan surat persetujuan pemberian pembiayaan meskipun lahan dalam sengketa dan adanya mark-up harga beli yang diajukan PT Tanjung Siram,” ujar JPU dihadapan Hakim Ketua, Jarihat Simarmata.

Kemudian, penyimpangan berikutnya terkait adanya sengketa lahan kebun Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Aek Kanan antara PT TS dengan masyarakat sekitar. Sehingga mengakibatkan perpanjangan Sertifikat HGU yang akan jatuh tempo Desember 2010 tidak dapat disetujui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut.

“Meski KCP Perdagangan mengetahui harga jual beli kebun di Desa Bagan Baru antara PT TS dengan PT Suka Damai Lestari (SDL) berdasarkan Perjanjian Jual Beli (PJB) senilai Rp 32.000.000.000, tetapi tetap memasukkan harga jual beli senilai Rp 48.051.826.000,” lanjut Asor.

Apalagi, penyusunan analisa cash flow atau repayment capacity tidak valid serta terkesan PT Tanjung Siram memiliki kemampuan membayar. Selanjutnya, pencairan fasilitas pembiayaan tidak bertahap sesuai progres yang dicapai dan tidak melampirkan rencana anggaran biaya (RAB) atau invoice dari supplier.

Lalu, Memet warga Jalan Sei Putih Kelurahan Babura Medan, sebagai peminjam mempunyai peran aktif dalam penyimpangan tersebut. Sesuai laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 32.565.870.000.

“Perbuatan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” pungkas JPU.

Usai mendengarkan dakwaan, mejalis hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum kedua terdakwa untuk mengajukan nota eksepsi (keberatan atas dakwaan) pada sidang dua pekan mendatang. (RD)

Berita sebelumyaJelang Hari Bhayangkara ke-75, Polda Sumut Ringankan Beban Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19
Berita berikutnyaKemendagri Selesaikan Persoalan Segmen Batas Daerah di Provinsi Aceh