Korupsi Jalan, Kadis BMBK Sumut Bersama Tiga Pejabat Lain Jalani Sidang

162
Para terdakwa saat menjalani sidang virtual

garudaonline – Medan | Empat terdakwa menjalani sidang perdana secara virtual di Ruang Cakra IV Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (14/10/2021). Mereka didakwa telah melakukan korupsi rehabilitasi/pemeliharaan rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Langkat yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp 2.499.769.520.

Para terdakwa yakni Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, Muhammad Armand Effendy Pohan bersama tiga terdakwa lain yakni Ir Dirwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Agussuti Nasution selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tengku Syahril selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mohammad Junio Ramandre, terdakwa Effendy Pohan menyetujui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin di Kabupaten Langkat tanpa ada perencanaan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan DPA-SKPD.

“Memerintahkan pembayaran tanpa melakukan pengujian dan penelitian kebenaran materiil terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ), melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD dan melakukan pengeluaran atas belanja beban APBD tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah,” ujar JPU.

Selain itu, terdakwa juga tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, menerima sesuatu yang bukan haknya yang patut diketahui atau diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

“Melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tidak taat pada peraturan perundang-undangan serta tidak memperhatikan rasa keadilan menunjuk PPTK dalam kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Provinsi di Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan kopetensi jabatan,” pungkas Junio.

Perbuatan Effendy Pohan memperkaya diri sendiri sejumlah Rp 1.070.000.000, Ir Dirwansyah Rp 732.274.000, Agussuti Nasution Rp 105 juta dan Tengku Syahril Rp 60 juta. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp 1.987.935.253.

“Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” cetus JPU.

Usai mendengar dakwaan, Hakim Ketua, Jarihat Simarmata menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda nota keberatan (eksepsi) dari para terdakwa. (RD)

Berita sebelumyaRugikan Negara Rp 32,5 Miliar, Mantan KCP Bank Syariah dan Direktur PT Tanjung Siram Dituntut 14 Tahun
Berita berikutnyaBNNK Binjai Gerebek Kos-kosan, 14 Terindikasi Narkoba