Korupsi Pembangunan TPA Rp413 Juta, Kades Pasar Batahan Divonis 4 Tahun

198

garudaonline – Medan | Kepala Desa (Kades) Pasar Batahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Fajar Siddik divonis selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dia dinyatakan terbukti korupsi pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan yang merugikan negara sebesar Rp 413.220.466.

“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Fajar Siddik selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” tandas majelis hakim yang diketuai Immanuel Tarigan dalam sidang virtual di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor Medan, Senin (1/3/2021).

Selain itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 413.220.466. Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka hartanya akan dilelang untuk negara. “Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan,” ujar hakim Immanuel.

Majelis hakim berpendapat, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai mendengar putusan tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya, Kartika Sari dari LBH DKS, menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu. “Pikir-pikir majelis,” pungkasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adlina.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU selama 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar UP sebesar Rp 413.220.466 subsider 2 tahun 6 bulan penjara.

Dalam dakwaan JPU Adlina, dana pembangunan TPA dan bangunan pelengkap telah dicairkan sebanyak dua kali. Pada November 2016, pelaksana kegiatan menyusun rencana/pengendalian kegiatan yang telah ditetapkan.

Azmardi Anhar selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa TA 2016 di Desa Pasar Batahan mengetahui ada pengerjaan bangunan TPA. Lalu, Azmardi menyuruh Abdurrahim untuk menimbun lokasi sebelum dilakukan bangunan pondasi.

“Kemudian, terdakwa meminta bantuan Agus untuk mengerjakan bangunan. Terdakwa juga melakukan pemesanan bahan bahan untuk pekerjaan pondasi, pasang batu bata, dinding, plester, pekerjaan atap dan lantai dengan sistem borongan serta pembayaran upah harian dibayar secara bertahap,” ujar JPU.

Agus selaku tukang tidak sampai selesai mengerjakan bangunan karena bahan yang seharusnya dibeli oleh terdakwa, ternyata tidak disediakan.

Sehingga bangunan terbengkalai. Yang dikerjakan hanya pekerjaan dinding, atap sebagian, kosen pintu dan jendela, bangunan pelengkap (WC) berupa gedung tanpa asbes serta pintu yang belum dicat.

“Sedangkan anggaran untuk pembangunan gedung TPA dan bangunan pelengkap telah dilakukan penarikan atau pencairan 100 persen oleh terdakwa,” pungkas Adlina. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 413.220.466.

(rd)

Berita sebelumyaMaksimalkan Prokes Covid-19, Pemkab Langkat Terbitkan Perbup No 4/ 2021
Berita berikutnyaKasus Perantara Jual Beli Sabu 1 Kg, Dua Terdakwa Diadili