KPPU Hukum Gojek Bayar Denda Rp3,3 Miliar

467

garudaonline – Medan | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) sebesar Rp3,3 miliar.

Perusahaan tersebut dinyatakan terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi yang dilakukannya atas PT Global Loket Sejahtera (Loket).

“Memperhatikan berbagai fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, majelis komisi menghukum untuk membayar denda sebesar Rp3,3 miliar dan wajib harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht),” ujar majelis komisi dalam amar putusannya.

Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang majelis komisi dengan agenda pembacaan putusan yang dilaksanakan di KPPU, Jumat (26/3/2021).

Sidang perkara Nomor 30/KPPU-M/2020 itu dipimpin oleh majelis komisi yang diketuai Ukay Karyadi dengan anggota majelis komisi yang terdiri dari Guntur Syahputra Saragih, dan Afif Hasbullah.

Majelis komisi memutuskan Gojek telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perkara ini berawal dari penyelidikan atas dugaan keterlambatan notifikasi Gojek dalam akuisisi yang dilakukannya pada 4 Agustus 2017 atas sebagian besar saham PT Global Loket Sejahtera, yang merupakan perusahaan pemilik brand Loket yang bergerak di bidang teknologi, khususnya penyediaan piranti lunak (software) berupa platform event dan event creator.

Majelis Komisi menilai transaksi tersebut efektif secara yuridis pada tanggal 9 Agustus 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Oleh karena itu, Gojek wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak 9 Agustus 2017, yakni pada tanggal 22 September 2017.

Tetapi Gojek baru melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU pada 22 Februari 2019, sehingga majelis komisi berpendapat bahwa Gojek telah terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 347 hari.

(nor)

Berita sebelumyaAulia Rachman Minta Kepala Pengelola Pajak Mundur Jika PAD Medan Rendah
Berita berikutnyaRespon Postingan FB, Polres Labuhan Batu Ungkap Peredaran Narkoba