Mantan Kepala Bappeda Medan Ditangkap di Aceh

217
Terpidana Ir Harmes Joni Msi (rompi orange) saat hendak diboyong ke Rutan Kelas I Medan

garudaonline – Medan | Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Medan, Ir Harmes Joni Msi ditangkap Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Selasa (28/12/2021) jam 08.05 WIB. Dia diamankan setelah 8 tahun (sejak 2013) masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Terpidana ini merupakan kasus korupsi pembuatan masterplan Kota Medan. Dia diamankan saat hendak belanja ke Pasar Pagi Seutui di Jalan Teuku Umar Banda Aceh,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) IBN Wiswantanu melalui Asintel Dr Dwi Setyo Budi Utomo didampingi Koordinator Hendra Jaya Atmaja dan Kasi Penkum Yos A Tarigan kepada wartawan.

Dwi Setyo mengatakan, awal mula kasus tersebut terjadi pada Tahun Anggaran (TA) 2006. Saat itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeda Medan mendapat alokasi anggaran pekerjaan penyusunan masterplan TA 2006 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor: 9 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Medan TA 2006 sebesar Rp 4.750.000.000.

“Terpidana selaku Kepala Bappeda Medan saat itu bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama dengan SA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016, FHB selaku Direktur PT Indah Karya dan GS selaku Kepala PT Indah Karya Cabang Medan,” katanya.

Mantan Kepala Kejari (Kajari) Medan ini menyampaikan, bahwa terpidana sebelumnya divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan pada Senin tanggal 14 Mei 2012.

Terpidana terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

“Dia dinyatakan bersalah telah merugikan negara sebesar Rp 1,52 miliar. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta. Jika tidak dibayar maka hukumannya akan ditambah satu bulan penjara. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pada perkara ini mengajukan banding,” tandas Dwi Setyo.

Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 33K/PID.SUS/2013 tertanggal 25 Juni 2013 menolak permohonan kasasi dari terpidana dan mengabulkan permohonan kasasi dari JPU Kejari Medan. Dalam putusan itu, terpidana dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

“Kemudian, terpidana juga diwajibkan membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 516.700.000. Dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” pungkas Dwi Setyo.

Usai diamankan, Kejatisu menyerahkan terpidana kepada Kejari Medan yang diwakili oleh Kasi Pidsus Agus Kelana Putra dan Kasi Intel Bondan Subrata untuk kemudian dititipkan ke Rutan Kelas I Labuhan Deli Medan.

(RD)

Berita sebelumyaDivonis 6 Tahun Penjara, Direktur CV Mahesa Bahari Terbukti Korupsi Pengadaan Barang SMK Binaan Provsu
Berita berikutnyaWaspada Omicron, Masyarakat Diimbau Kurangi Mobilitas Selama Nataru