Penipuan Kedok Arisan Online, Hukuman Eks PNS Diperberat PT Medan

181

garudaonline – Medan| Hukuman yang diterima eks Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Toba, Dumaria Yasefina Simamora (46) diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan menjadi 3 tahun 8 bulan.

Warga Jalan Kartini Nomor 26 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar ini dinyatakan terbukti melakukan penipuan berkedok arisan online sebesar Rp 1,18 miliar.

“Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2272/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 5 Nopember 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu selama 3 tahun 8 bulan penjara,” tandas Hakim Ketua, Ronius didampingi hakim anggota, Sahman Girsang dan Supriyono sebagaimana dikutip dalam website PT Medan, Senin (10/5/2021).

Putusan banding Nomor: 1861/Pid/2020/PT MDN itu dibacakan pada Kamis tanggal 14 Januari 2021. PT Medan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 378 KUHPidana Tentang Penipuan.

Putusan ini lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Medan selana 3 tahun penjara. Sementarq Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Hakim Sori Muda Harahap menuntut terdakwa selama 3 tahun 8 bulan penjara.

Dalam dakwaan JPU Abdul Hakim Sori Muda Harahap, pada tahun 2016, terdakwa Dumaria Yasefina Simamora, telah membuka arisan online melalui media sosial (medsos). Pemilik akun Meubel-meubel ini membuat nama arisan Arisol Gina Muara Nauli yang dipimpin dan dikelola terdakwa sendiri.

Lalu, terdakwa mengundang para korban melalui pertemanan facebook. “Setelah melihat program arisan itu, para korban ikut bergabung ke dalam arisan milik terdakwa dengan berbagai sistem. Yaitu ke dalam sistem yang disebut kloter duet dan kloter reguler,” ujar JPU.

Adapun sistem kloter duet yakni setiap sit akan dikenakan atau kewajiban modal sebesar Rp 3.000.000, dan setiap orang (member) dapat menentukan jumlah sit yang akan diambil. Sedangkan sistem kloter reguler yakni jumlah uang yang akan ditarik para korban telah ditentukan oleh terdakwa sesuai dengan pilihan nomor urut.

Dengan sistem tawaran tersebut, para korban telah mendaftarkan diri dan mengikuti arisan online sebagai peserta pemegang kloter duet dan kloter reguler serta jumlah uang yang berbeda-beda.

“Antara lain modal terdakwa sebesar Rp 52.000.000, Florida Pakpahan sebesar Rp 309.000.000, Deby Florence Matondang sebesar Rp 12.700.000, Luvina Mastiur Kartika Siahaan sebesar Rp 350.000.000, Frisda Tetti Napitupulu sebesar Rp 284.000.000, dan Roseli Aruan sebesar Rp 115.000.000,” pungkas Abdul Hakim.

Pada awalnya, sistem arisan online yang dikelola terdakwa berjalan dengan baik dan lancar. Namun, kemudian macet dengan alasan bahwa terdakwa sedang mengalami musibah kebakaran cafe, ada anggota yang meninggal dunia atau karena ada kecelakaan serta meminta para korban untuk melanjutkan arisan atau terdakwa hanya memberikan profit kepada para korban.

Maka dengan alasan terdakwa tersebut, para korban telah meminta uang dikembalikan oleh terdakwa meminta tenggang waktu selama satu bulan. Tetapi sampai dengan saat ini, terdakwa tidak juga mengembalikannya.

Alhasil, para korban melaporkan hal tersebut ke Polda Sumut. “Akibat perbuatan terdakwa tersebut, para korban merasa keberatan dan dirugikan dengan total sekitar Rp 1.180.000.000,” cetus JPU. (RD)

Berita sebelumyaTiga Oknum Polrestabes Medan Dilaporkan ke Propam
Berita berikutnyaPelaksanaan Salat Ied di Lapangan Merdeka Binjai Ditiadakan