Polda Sumut Dalami Dugaan Keterlibatan Bupati Terkait Korban Tewas di Kerangkeng

118
Kapolda Sumut Irjen Panca Putra

garudaonline – Medan | Kapolda Sumut Irjen Panca Putra mengatakan Tim Polda Sumut telah menemukan kejanggalan terkait meninggalnya sejumlah penghuni kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Peranginangin.

“Kami sudah temukan orang yang mendapat kekerasan termasuk pemakaman korban meninggal. Kami terus dalami termasuk siapa yang bertanggungjawab atas peristiwa ini,” kata Kapolda Sumut.

Menurut Panca, penyidik akan memeriksa Terbit Rencana yang saat ini ditahan KPK. Pemeriksaan itu untuk mendalami lebih jauh soal orang orang yang tewas di kerangkeng milik Terbit itu

“Kalau memang terkait dengan pak bupati yang sekarang ditahan KPK, kita akan minta keterangannya. Dan itu kerjasama kita dengan KPK sudah cukup baik,” jelasnya.

Mantan Kapolda Sulut itu juga mengatakan bahwa fakta lain yang berhasil diungkap Polda Sumatera Utara dari kerangkeng tersebut adalah penghuni kerangkeng bukan hanya pecandu narkoba melainkan ada orang yang dianggap nakal dan dijebloskan ke penjara tersebut.

“Ada jeda dari penyelidikan kita bahwa bukan saja pengguna narkoba tapi juga orang nakal. Ada satu saya sebut saja, itu kepala lapasnya, istilah mereka di sana, dia masuk bukan karena narkoba tapi karena nakal,” ucap Kapolda Panca.

Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap sejumlah fakta temuan dari kerangkeng pihaknya menemukan beberapa fakta beroperasinya kerangkeng tersebut seperti Kerangkeng sebagai tempat rehabilitasi tak berizin, dan para penghuninya dititipkan keluarganya.

Lanjut cak Anam, sapaan akrabnya, ada beberapa hal yang membuat masyarakat menitipkan anak atau kerabatnya ke tempat rehabilitasi di rumah mantan Bupati Langkat tersebut, salah satunya terkait mahalnya biaya untuk rehabilitasi korban ketergantungan narkoba.

“Bahwa tempat rehabilitasi tersebut tidak memiliki izin. Jadi, ada satu proses pada 2016 di cek oleh BNK sana, tidak ada izin dan disuruh mengurus izin tapi sampai sekarang tidak ada izinnya,” kata Choirul Anam

Komnas HAM juga menemukan fakta lain bahwa dalam proses rehabilitasi, dilakukan dengan praktik kekerasan hingga menghilangkan nyawa yang diduga telah berlangsung sejak 2010.

“Kita temukan satu proses rehabilitasi yang caranya penuh dengan catatan kekerasan yakni dari mulai kekerasan fisik sampai hilangnya nyawa, datanya sangat solid,” ungkapnya.

(Nor)

Berita sebelumyaKapolda Sumut Pastikan Siapa pun Terlibat Kasus Kerangkeng Bupati Langkat akan Diperiksa
Berita berikutnyaBabinsa Koramil 01 Kodim 0111/ Bireuen dan Warga Gotroy Bersihkan Parit