I Wayan Agus Suartama alias IWAS, seorang terdakwa kasus pelecehan seksual, dijatuhi tuntutan penjara 12 tahun dan denda Rp 100 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan ini dibacakan pada Senin, 5 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Reaksi Agus terhadap tuntutan tersebut cukup mengejutkan.
Jaksa Ricky Febriandi dari Kejaksaan Tinggi NTB menjelaskan bahwa tuntutan tersebut berdasarkan Pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juncto UU Nomor 12 Tahun 2022. Terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari satu korban.
Tuntutan Maksimal atas Kasus Pelecehan Seksual
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mahendrasmara Purnamajati menghadirkan fakta mengejutkan. Kondisi disabilitas Agus, yang tidak memiliki tangan, justru dimanfaatkan untuk memperdaya korbannya.
JPU menuntut hukuman penjara 12 tahun dan denda Rp 100 juta, hukuman maksimal yang tertera dalam pasal yang dilanggar. Hal ini mempertimbangkan jumlah korban dan cara terdakwa melakukan aksinya.
Reaksi Terdakwa dan Penasihat Hukum
Agus, menurut penasihat hukumnya Muhammad Alfian Wibawa, terkejut dengan tuntutan tersebut. Kejutan tersebut juga dirasakan oleh tim penasihat hukum.
Alfian menyatakan keheranan atas tuntutan maksimal yang dijatuhkan, termasuk denda Rp 100 juta. Tim kuasa hukum akan mempersiapkan langkah selanjutnya untuk menghadapi tuntutan tersebut.
Ancaman Hukuman dan Pertimbangan Hukum
Pasal 6 huruf C UU TPKS mengatur tentang perbuatan kekerasan seksual berupa pelecehan seksual. Ancaman hukumannya memang berat, mengingat dampak serius yang ditimbulkan terhadap korban.
Pertimbangan JPU dalam menuntut hukuman maksimal kemungkinan besar didasari oleh beberapa faktor. Di antaranya, jumlah korban, cara terdakwa memanfaatkan kondisi disabilitasnya, dan dampak psikologis yang dialami para korban.
Proses hukum selanjutnya akan memasuki tahap pembelaan dari terdakwa dan tim kuasa hukumnya. Mereka berkesempatan untuk memberikan pembelaan dan meringankan tuntutan JPU.
Putusan hakim nantinya akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, dan pembelaan terdakwa. Proses peradilan akan terus berjalan hingga putusan akhir dijatuhkan.
Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut. Diharapkan putusan hakim nantinya dapat memberikan keadilan bagi para korban dan efek jera bagi pelaku.
Kasus ini juga menjadi pengingat betapa pentingnya empati dan pemahaman terhadap kondisi disabilitas. Meskipun terdakwa penyandang disabilitas, hal tersebut bukanlah pembenar untuk melakukan tindakan kejahatan seksual.
Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat, khususnya dalam melindungi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual. Pentingnya edukasi dan pencegahan juga menjadi hal yang krusial dalam menangani masalah ini.
Dengan tuntutan maksimal yang telah dijatuhkan, publik kini menantikan putusan hakim dan bagaimana pertimbangan hukum yang akan diambil. Semoga putusan hakim dapat memberikan rasa keadilan bagi para korban dan efek jera yang maksimal bagi pelaku kejahatan seksual.
