Rugikan Negara Rp 244 Juta Kepsek Madrasah Aliyah Jalani Sidang

138

garudaonline – Medan | Didakwa telah melakukan korupsi dana Bantuan Operasional Sekoah (BOS) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 244 juta, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta (Kepsek MAS) Alwashliyah Kedai Sianam Kabupaten Batubara, Khairiah (44) menjalani sidang di Ruang Cakra IX Pengadilan Tipikor Medan, Senin (5/7/2021).

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dhipo Akhmadsyah Sembiring, terdakwa Khairiah selaku Kepsek MAS  Alwashliyah Kedai Sianam menerima dana BOS sebesar Rp 711.900.000 yang bersumber dari alokasi APBN pada Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran (TA) 2018.

Dana itu seharusnya akan dialokasikan untuk beberapa keperluan sekolah. Diantaranya pengembangan perpustakaan, kegiatan untuk peserta didik baru dan pembelajaran.

Ternyata, dalam pelaksanaannya terdakwa, menyalahgunakan alokasi dana tersebut. Termasuk biaya untuk gaji honorer juga dikurangi dari dana BOS itu.

“Bahwa pembayaran tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di mana, pada SPJ BOS, guru menerima honorer sebesar Rp 45.000 per les/jam mengajar. Namun pada kenyataannya, guru hanya menerima honor Rp 15.000 per les/jam mengajar. Sehingga terjadi selisih pembayaran,” ujar JPU dihadapan Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang.

Pada tahun 2018, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara ada melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS di madrasah tersebut.

Dari hasil evaluasi dan monitoring tersebut, ditemukan bahwa nama-nama guru di dalam Tanda Terima Transport Tenaga Kependidikan Yang Biaya Dana BOS MAS Kedai Sianam pada Januari sampai Desember 2018 tidak menerima uang seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj).

“Uang les yang diterima para guru tidak sesuai dengan yang ada di LPj Dana BOS Madrasah Januari sampai Desember 2018 dan mark up serta fiktif terhadap jumlah tukang dan hari kerja tukang,” cetus Dhipo.

Dari penyalahgunaan dana BOS tersebut, juga sudah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh tim Inspektorat Kabupaten Batubara sebesar Rp 224.050.910.

“Dari penghitungan itu, ditemukan kekurangan pembayaran honorairum guru bulanan sebesar Rp 147.780.000, kekurangan pembayaran bulanan kependidikan non guru sebesar Rp 73.620.000 dan belanja barang tidak sesuai Rp 22.650.910,” pungkas JPU.

Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (RD)

Berita sebelumyaTerima Berkas dari Polda Sumut, JPU Teliti Berkas Tiga Tersangka Vaksin Ilegal
Berita berikutnyaPPKM Darurat Diterapkan, KAI Sediakan 83 Stasiun yang Layani Rapid Test Antigen