Rugikan Negara Rp 32,5 Miliar, Mantan KCP Bank Syariah dan Direktur PT Tanjung Siram Dituntut 14 Tahun

318
Kedua terdakwa saat menjalani sidang virtual

garudaonline – Medan | Mantan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri (BSM) Perdagangan, Dhanny Surya Satrya dan Direktur PT Tanjung Siram, Memet Soilangon Siregar dituntut masing-masing 14 tahun penjara serta denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mereka dinilai terbukti melakukan korupsi kredit macet hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 32,5 miliar.

“Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman pidana kepada kedua terdakwa masing-masing selama 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Juna dalam sidang virtual di Ruang Cakra IV Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (14/10/2021).

Selain itu, JPU dari Kejari Simalungun tersebut juga menuntut terdakwa Memet pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 32.565.870.000. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun.

“Memohon kepada majelis hakim nantinya menyatakan 360 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam Kawasan Hutan Lindung diserahkan kembali kepada negara cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” cetus Juna.

Selain itu, 16 SHM lain yang sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (KHPT) juga dikembalikan kepada negara. “Dua SHM lain Nomor 244 dan Nomor 400 atas nama terdakwa Memet Soilangon Siregar dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti,” urai JPU.

Sedangkan ntuk terdakwa Dhanny Surya Satria dikenakan UP sebesar Rp 94.850.000 subsider 7 tahun penjara. Perbuatan kedua terdakwa dinilai JPU terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair.

Usai mendengarkan tuntutan, Hakim Ketua, Jarihat Simarmata memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang dua pekan mendatang.

Dalam dakwaan JPU Asor Olodaiv DB Siagian, perkara ini bermula pada November 2009 hingga April 2016. Terdakwa Dhanny Surya Satrya menerima permohonan investasi dari PT Tanjung Siram.

“Dhanny selaku KCP Bank Mandiri Syariah Perdagangan saat itu, mengeluarkan surat persetujuan pemberian pembiayaan meskipun lahan dalam sengketa dan adanya mark-up harga beli yang diajukan PT Tanjung Siram,” ujar JPU.

Kemudian, penyimpangan berikutnya terkait adanya sengketa lahan kebun Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Aek Kanan antara PT TS dengan masyarakat sekitar. Sehingga mengakibatkan perpanjangan Sertifikat HGU yang akan jatuh tempo Desember 2010 tidak dapat disetujui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut.

“Meski KCP Perdagangan mengetahui harga jual beli kebun di Desa Bagan Baru antara PT TS dengan PT Suka Damai Lestari (SDL) berdasarkan Perjanjian Jual Beli (PJB) senilai Rp 32.000.000.000, tetapi tetap memasukkan harga jual beli senilai Rp 48.051.826.000,” lanjut Asor.

Apalagi, penyusunan analisa cash flow atau repayment capacity tidak valid serta terkesan PT Tanjung Siram memiliki kemampuan membayar. Selanjutnya, pencairan fasilitas pembiayaan tidak bertahap sesuai progres yang dicapai dan tidak melampirkan rencana anggaran biaya (RAB) atau invoice dari supplier.

Lalu, Memet warga Jalan Sei Putih Kelurahan Babura Medan, sebagai peminjam mempunyai peran aktif dalam penyimpangan tersebut. Sesuai laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 32.565.870.000. (RD)

Berita sebelumyaAgunkan Emas Palsu Senilai Rp 2,3 Miliar, Suami Istri Jadi Tersangka
Berita berikutnyaKorupsi Jalan, Kadis BMBK Sumut Bersama Tiga Pejabat Lain Jalani Sidang