Sakit, Status Penahanan Anggota DPRD Sumut Dialihkan Jadi Tahanan Kota

164
Terdakwa, Anwar Sani Tarigan (atas) saat menjalani perawatan

garudaonline – Medan | Penahanan terdakwa perkara dugaan korupsi perluasan cetak sawah Tahun Anggaran (TA) 2011, Anwar Sani Tarigan telah dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota dengan alasan sakit.

Pengalihan itu setelah majelis hakim mengabulkan permohonan terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam sidang virtual di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Senin (7/6/2021).

Kini, anggota DPRD Sumut tersebut sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Murni Teguh.

“Menetapkan, mengabulkan permohonan terdakwa melalui penasehat hukumnya untuk dialihkan status tahanan menjadi tahanan kota dengan pertimbangan kesehatan terdakwa,” tandas Hakim Ketua, Eliwarti.

Sebelumnya, terdakwa mengalami sakit sehingga majelis hakim mengeluarkan penetapan pembantaran untuk dirawat ke RSU Sidikalang. Penunjukan RSU Sidikalang tersebut atas petunjuk dari Kejari Dairi. Alasannya, terdakwa perlu mendapat perawatan intensif

Namun karena tidak lengkapnya peralatan medis di RSU Sidikalang, terdakwa dirujuk ke RS Murni Teguh. Selanjutnya, terdakwa akan dilakukan penanganan operasi. Menurut majelis hakim, setelah pulih, terdakqa tidak perlu kembali ke Rutan.

Karena Hakim telah menetapkan status tahanan terdakwa menjadi tahanan Kota. Sehingga alamat terdakwa beralih di Medan. “Terdakwa mengalami penyakit kanker dan harus mendapat perawatan lebih lanjut,” ucap salah satu penasehat hukum terdakwa, Selasa (8/6/2021).

Diketahui, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) David Pangaribuan, bahwa perbuatan terdakwa Anwar Sani Tarigan sebagai orang di luar anggota Kelompok Tani Maradu bersama-sama dengan Arifuddin Sirait dan Ignatius Sinaga menerima dan menggunakan dana.

Namun, para terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan percetakan sawah baru seluas 100 ha. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 567.978.000, sebagaimana laporan hasil audit dari BPKP Perwakilan Sumut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana­.

(RD)

Berita sebelumyaBKD Tunggu Lampu Hijau dari Gubernur Bentuk Timsel Jabatan Sekda
Berita berikutnyaRSU Mahkota Bidadari Gebang Resmi Beroperasi