Satgas Waspada Investasi Blokir 3.516 Aplikasi Pinjol Ilegal

236
ilustrasi (foto: belasting.id)

garudaonline – Medan | Satgas Waspada Investasi tengah mengambil langkah cepat dan tegas dalam pemberantasan pinjaman online (pinjol) atau yang sering disebut peer to peer (p2p) lending.

Salah satu tindakan yang dilakukan dengan menggelar cyber patrol website pinjol ilegal. Hal itu diungkapkan oleh Setia Jaya Tim Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK KR5 Sumatera Bagian Utara.

“Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan cyber patrol dan melakukan penutupan dan pemblokiran aplikasi atau website Pinjol ilegal tersebut. Sejak 2018 telah memblokir atau menutup 3.516 aplikasi/website Pinjol ilegal,” ungkap Setia Jaya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/10/2021).

Melalui Satgas Waspada Investasi, kata Setua, OJK bersama berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menindak pinjaman online ilegal atau rentenir online yang berpotensi melanggar hukum. Langkah itu telah dilakukan dengan cepat dan tegas

“Masyarakat diminta untuk waspada terhadap pinjaman online melalui SMS atau WhatsApp. Karena penawaran tersebut merupakan pinjol ilegal. Kemudian, jangan tergiur dengan iming-iming dijanjikan,” papar Setia.

OJK juga mengimbau masyarakat supaya menggunakan pinjaman online resmi yang terdaftar ataupun berizin OJK. Masyarakat juga bisa cek legalitas, serta selalu untuk cek legalitas pinjol ke Kontak 157/ WhatsApp 081157157157.

“OJK akan menindak tegas perusahaan pinjaman online legal yang melakukan tindakan penagihan atau debt collector secara tidak beretika. Sampai dengan saat ini OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara belum pernah menerima laporan pinjaman online ilegal di Sumatera Utara. Namun, apabila ada laporan terkait permasalahan tersebut. OJK akan selalu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara,” ucap Setia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan bahwa, perihal pinjaman online saat ini masih dalam penyelidikan. Soal pinjaman online merupakan salah satu kasus prioritas yang ditangani Polda Sumut.

“Ya, terkait pinjaman online ilegal itu kasus prioritas yang kita tangani selain kasus menonjol lainnya. Kita Juga sudah berkoordinasi dengan OJK,” paparnya.

Ia juga mengungkapkan, laporan soal pinjaman online ilegal di Sumut diterima Polda Sumut sejak Maret hingga September 2021.

“Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut tengah melakukan pendalaman. Tujuh pinjaman online yang dilaporkan, enam di Medan, satu di Tanjung Balai,” tambahnya.

Saat ditanya apakah sudah ada pemanggilan terhadap pemilik atau pihak pinjaman online itu, Hadi mengungkapkan pihaknya masih melakukan pendalaman terlebih dahulu.

“Belum ada yang dipanggil. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengetahui mana yang ilegal,” bebernya.

(Nor)

Berita sebelumyaKomnas HAM Apresiasi Keterbukaan Polri Tangani Kasus di Tanah Air
Berita berikutnyaKapolri Tegaskan Soliditas dan Sinergitas TNI-Polri akan Wujudkan Kekebalan Komunal