Sidang Korupsi Bank Sumut KCP Galang Rp 35,1 Miliar Digelar 8 November

126
Ketiga tersangka

garudaonline – Medan | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melimpahkan berkas perkara milik tiga tersangka kasus dugaan korupsi di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Galang Deliserdang ke Pengadilan Tipikor Medan. Persidangan perdana pun telah dijadwalkan pada Senin tanggal 8 Nopember 2021.

Kepala Kejatisu (Kajatisu) IBN Wiswantanu melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yos A Tarigan menyebutkan, bahwa ketiga tersangka dalam kasus itu yakni adalah LRT selaku mantan Pimpinan PT Bank Sumut KCP Galang, RAM selaku mantan Wakil Pimpinan PT Bank Sumut KCP Galang dan SKN selaku debitur.

“Berkas kasus itu sudah dilimpahkan ke pengadilan. Koordinator Tim JPU yang akan mengawal proses hukum kasus in dari Kejatisu berkolaborasi dengan Kejari Deliserdang,” sebut Yos kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).

Dalam perkara ini, Yos menyatakan, bahwa kerugian aset negara mencapai Rp 25.859.547.421 dari kerugian sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut sebesar Rp 35.153.000.000. “Dalam pemulihan kerugian negara itu, penyidik melakukan penyitaan obyek berupa tanah/bangunan dan tanah/kebun sawit,” ujar Yos.

Penyitaan obyek itu dilakukan pada tingkat penyidikan. ”Terkait aset negara itu tim penyidik menyita 118 obyek berupa tanah/bangunan dan tanah/kebun sawit di beberapa tempat di Sumut,” pungkas Yos. Menurut Yos, kasus ini diduga dilakukan tersangka LRT bersama dengan RAM dan SKN sejak tahun 2013 sampai 2015.

Hal itu diduga dilakukan para tersangka dengan cara memanfaatkan sarana perkreditan yang berlaku pada PT Bank Sumut. Sarana perkreditan tersebut diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pemilikan Property Sumut sejahtera (KPP SS) dan Kredit Angsuran Lainnya (KAL) untuk digunakan dalam mencairkan dana 125 perjanjian kredit kepada SKN selaku debitur yang menggunakan nama orang lain.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan tTndak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(RD)

Berita sebelumyaLapas Kelas IIB Lubuk Pakam Gelar Vaksinasi Dosis Kedua
Berita berikutnyaGedung Bantek Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur Diresmikan