Suap Penyidik KPK, Walkot Tanjung Balai Nonaktif Muhamad Syahrial Divonis 2 Tahun

150
Terdakwa Muhamad Syahrial saat mendengarkan putusan dalam sidang yang digelar secara virtual

garudaonline – Medan | Wali Kota (Walkot) Tanjungbalai non aktif, Muhamad Syahrial divonis selama 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan. Bahkan, Justice Collabolator (JC) yang diajukan pria 33 tahun tersebut ditolak oleh majelis hakim.

Warga Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Gang Sriwijaya Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Tanjungbalai ini dinyatakan terbukti memberikan suap kepada Stepanus Robinson Pattuju selaku penyidik KPK sebesar Rp 1.695.000.000.

“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Muhamad Syahrial selama 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan,” tandas Hakim Ketua, As’ad Rahim Lubis dalam sidang virtual di Ruang Cakra II Pengadilan Tipikor Medan, Senin (20/9/2021).

Majelis hakim berpendapat, dari fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, terdakwa secara berkelanjutan (bertahap) memberikan uang suap kepada Stepanus Robinson Pattuju dan Maskur Husain.

Baik secara transfer melalui rekening atas nama Riefka Amalia (teman perempuan saudara dari Stepanus) maupun uang cash dengan total Rp 1,6 miliar lebih. Uang tersebut untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan suap ‘lelang jabatan’ di Pemko Tanjungbalai tahun 2014 lalu yang sedang diusut penyidik KPK.

Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sedangkan hal meringankan, mantan orang nomor satu di Pemko Tanjungbalai tersebut berterus terang, sopan, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum serta masih memiliki tanggungan keluarga.

“Perbuatan terdakwa Muhamad Syahrial terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” pungkas hakim.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Prasetyo dan Budhi Sarumpaet selama 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim juga tidak dapat menerima permohonan terdakwa mendapatkan JC karena hal itu bukan untuk pelaku utama.

“Baik ya. Terdakwa maupun penuntut umum sama-sama memiliki hak selama 7 hari untuk pikir-pikir apakah terima atau melakukan upaya hukum banding atas putusan ini,” pungkas hakim As’ad.

Dalam dakwaan JPU Agus Prasetya Raharja dan Budhi Sarumpaet, pada Oktober 2020, terdakwa Muhamad Syahrial yang menjabat sebagai Walikota Tanjungbalai berkunjung ke rumah dinas Muhammad Azis Syamsudin selaku Wakil Ketua DPR RI di Jalan Denpasar Raya Kuningan Jakarta Selatan (Jaksel).

Pada pertemuan itu, terdakwa selaku politisi Partai Golkar dan Azis Syamsudin membicarakan mengenai Pilkada yang akan diikutinya di Tanjungbalai.

“Lalu, Azis Syamsudin menyampaikan kepada terdakwa akan mengenalkan dengan seseorang yang dapat membantu memantau dalam proses keikutsertaannya dalam Pilkada tersebut,” ujar JPU.

Setelah terdakwa setuju, Azis Syamsudin meminta Stepanus Robinson Pattuju menemuinya. Selanjutnya, Azis Syamsudin memperkenalkan Stepanus kepada terdakwa.

Dalam perkenalan itu, Stepanus menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang penyidik dari KPK. Kemudian, terdakwa menyampaikan kepada Stepanus akan mengikuti Pilkada periode kedua tahun 2021 sampai 2026.

Namun, ada informasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pekerjaan di Tanjungbalai dan perkara jual beli jabatan di Pemko Tanjungbalai yang sedang ditangani oleh KPK.

“Sehingga terdakwa meminta Stepanus supaya membantu tidak menaikkan proses penyelidikan perkara jual beli jabatan itu ke tingkat penyidikan agar proses Pilkada tidak bermasalah,” jelas Budhi.

Atas permintaan terdakwa, Stepanus bersedia membantu dan mereka saling bertukar nomor telepon. Beberapa hari kemudian, Stepanus menghubungi temannya bernama Maskur Husain selaku advokat/pengacara dan menyampaikan ada permintaan bantuan untuk mengurus perkara dari daerah Tanjungbalai.

“Maskur menyanggupi untuk membantu pengurusan perkara tersebut asalkan ada dana sebesar Rp 1.500.000.000. Permintaan Maskur tersebut disetujui Stepanus untuk disampaikan kepada terdakwa,” ucap JPU.

Uang itu dikirimkan terdakwa secara bertahap melalui rekening milik Riefka Amalia yang merupakan saudara dari teman perempuan Stepanus. Total pengiriman melalui rekening itu mencapai Rp 1.475.000.000.

Selain pemberian uang secara transfer, pada 25 Desember 2020, terdakwa juga menyerahkan uang tunai kepada Stepanus sejumlah Rp 210.000.000. Selanjutnya pada awal Maret 2021, terdakwa juga menyerahkan sejumlah Rp 10.000.000, di Bandara Kuala Namu Medan.

“Sehingga terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.695.000.000, kepada Stepanus agar penyelidikan yang sedang dilakukan KPK mengenai dugaan jual beli jabatan di Pemko Tanjungbalai tidak naik ke tingkat penyidikan,” cetus Budhi.

(RD)

Berita sebelumyaPolres Tanjung Balai Kerja Sama dengan Dinkes Gelar Vaksinasi Pelajar
Berita berikutnyaAKBP Eko Tjahyo Untoro Komandan Upacara Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2021