Tak Terbukti Korupsi, Tiga Terdakwa yang Dituntut 7,5 Tahun Penjara Divonis Bebas

183
Ketiga terdakwa saat mendengarkan putusan

garudaonline – Medan | Tiga terdakwa perkara dugaan korupsi peningkatan jalan pada Dinas PUPR/Praswil Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp 5,9 miliar, divonis bebas oleh Hakim Ketua, Jarihat Simarmata.

Ketiga terdakwa yakni Direktur PT Putri Seroja Mandiri Darsan Simamora, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sabar Lampos Purba dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Petrus Sabungan Hiras.

“Menyatakan ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidiar penuntut umum,” tandas hakim dalam sidang virtual di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (30/11/2021).

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga memerintahkan agar ketiga terdakwa yang ditahan di Rutan segera dibebaskan. “Memerintahkan agar ketiga terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Memulihkan hak-hak ketiga terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya,” ujar hakim.

Padahal sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) RO Panggabean menuntut ketiga terdakwa masing-masing selama 7 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar­­ Rp 300 juta subsider selama 6 bulan kurungan.

Saat dikonfirmasi terkait putusan tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu Yos A Tarigan menjelaskan JPU akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Sebelum tim JPU melakukan kasasi, tentunya akan melakukan kajian terhadap putusan hakim tersebut dan melaporkan ke pimpinan secara berjenjang. Putusan ini mempertegas alasan yuridis penuntut umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas,” jelasnya.

Dalam dakwaaan JPU RO Panggabean, ketiga terdakwa tersandung perkara korupsi terkait pekerjaan proyek peningkatan jalan TA 2016 di Dinas PUPR/Praswil Kabupaten Humbahas yang bersumber dari DAK dengan pagu anggaran sebesar Rp 5,9 miliar.

Ketiganya menghadapi dakwaan melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Namun, hasil penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, JPU tidak menguraikan kerugian keuangan negara yang timbul. Sementara mengutip riliis Kejatisu beberapa waktu lalu, menyebutkan bahwa besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan Rp 1,1 miliar.

Disebutkan bahwa posisi kasus tersebut pada TA 2016, Dinas Prasarana Wilayah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan kegiatan Jalan Parbotihan- Pulogodang-Temba dengan nilai kontrak Rp 5.810.396.510, yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan dengan masa kerja selama 90 hari.

Ternyata dalam pelaksanaannya sejak proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan diduga ada penyimpangan. Di mana terdapat kekurangan volume fisik terus adanya kerjaan yang diduga fiktif. (RD)

Berita sebelumyaTerbukti Miliki Sabu, Oknum PNS Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara
Berita berikutnyaBuruh Tuntut Gubernur Sumut Revisi UMP Jadi 7 Persen